Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMPONEN pangan dan energi mencatatkan tren peningkatan inflasi sejak awal 2022. Pada Mei 2022, tingkat inflasi pangan dan energi tercatat 5,93% dan 4,18%, atau lebih tinggi dari level inflasi umum yang hanya 3,55% secara tahunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), secara bulanan inflasi pangan tercatat 0,92% dan memberi andil pada tingkat inflasi Mei sebesar 0,17%. Lalu, inflasi energi tercatat 0,04% dan memberi andil pada tingkat inflasi 0,01%.
Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan bahwa peningkatan inflasi pada komponen pangan dan energi telah meningkat sejak awal tahun. Adapun faktor global disebut menjadi sebab utamanya.
Baca juga: Inflasi Mei Sentuh 3,55%, BPS: Tertinggi Sejak Desmber 2017
Namun, inflasi dua komponen itu masih belum berdampak signifikan pada laju inflasi Mei, yang tercatat 3,55% (yoy). Pasalnya, kebijakan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dilakukan pemerintah pada April 2022 dan tidak tergambar dalam laporan inflasi kali ini.
"Energi itu terkait dengan kebijakan pemerintah waktu menaikan Pertamax. Itu naik pada bulan April, jadi ini tidak tertangkap di Mei," jelas Margo.
Tren peningkatan inflasi komponen pangan juga belum signifikan pada tingkat inflasi umum. Hal itu dikarenakan suplai pangan dalam negeri tergolong baik, sehingga dampak kondisi global relatif minim.
Baca juga: Presiden: Diversifikasi Pangan Harus Dilakukan
Selain itu, beberapa komoditas pangan yang diimpor Indonesia belum tertransmisikan ke level konsumen. Kenaikan harga komoditas pangan impor yang terjadi di tingkat global baru berdampak pada level pedagang besar.
"Itu pun andil inflasinya belum begitu tinggi pada level harga perdagangan besar. Sedangkan di konsumennya belum terasa signifikan, dengan beberapa komoditas yang kita impor dari luar negeri," terangnya.
Kenaikan harga pangan di tingkat global tak luput dari dampak konflik antara Rusia dan Ukraina. Akibat ketegangan tensi politik di wilayah Eropa Timur, sejumlah negara melakukan pengetatan kebijakan perdagangan.
Baca juga: BI Prediksi Inflasi Tahun ini Bakal Lampaui 4%
Tercatat 10 negara melakukan pembatasan ekspor pangan dan pupuk. Enam negara di antaranya membatasi kegiatan ekspor pangan. Sedangkan, empat negara melakukan pembatasan ekspor pangan dan pupuk.
Alhasil, sejumlah harga komoditas pangan naik di level global dan berdampak pada negara lain. Bahkan pada April 2022, International Monetary Fund (IMF) merevisi ke atas proyeksi inflasi di sejumlah negara.
Lembaga pemberi pinjaman meramalkan negara maju akan mengalami inflasi 5,7%, atau naik dari proyeksi sebelumnya di level 3,9%. Sedangkan negara berkembang diperkirakan mengalami inflasi hingga 8,7% dari proyeksi sebelummya di level 5,9%.(OL-11)
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus menjadi perbincangan publik hingga di awal 2026.
Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi.
sistem energi Indonesia memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menghadapi dinamika global, termasuk potensi gejolak harga minyak dunia akibat gejolak geopolitik konflik di timur tengah
Penurunan produksi di tiga negara pertama sekitar seperlima dari total produksi Januari mereka, dan di Irak mencapai 70%, menurut laporan tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengandalkan skema konsorsium asuransi untuk melindungi aset-aset migas nasional yang bernilai besar.
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved