Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
TEKNOLOGI digital menghadirkan peluang dan potensi risiko baru bagi perekonomian. Sebab, di saat yang sama teknologi digital menyediakan ruang untuk kolaborasi dan kontestasi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi pembicara pada sesi panel “Digital Innovation Across Borders” pada ATxSummit dalam rangkaian Asia Tech x Singapore (ATxSG) di Hotel Ritz-Carlton Millenia di Singapura, Selasa (31/5).
Dia mengatakan, pemerintah dan sektor swasta Indonesia secara bersama-sama merangkul teknologi digital sebagai salah satu respon terhadap pandemi. Salah satunya melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan pelacakan kontak serta dilengkapi kolaborasi dengan platform telemedis swasta yang memberikan respons cepat, tepat sasaran, dan hemat biaya terhadap gelombang omikron.
Sementara itu, melalui Program Kartu Prakerja juga memungkinkan upaya pengembangan keterampilan berkelanjutan melalui sarana end-to-end yang sepenuhnya digital selama pandemi.
Baca juga : Airlangga Apresiasi Kerja Sama Indonesia-Singapura
"Karena ekonomi kita sekarang dalam fase pemulihan, inovasi digital akan memiliki peran kunci dalam mengembalikan ekonomi ke jalur pertumbuhan yang tangguh," kata Airlangga.
"Untuk sepenuhnya memanfaatkan ini, kita membutuhkan kolaborasi lintas batas. Sama seperti kita tidak bisa menahan pandemi dengan upaya nasional saja, ekonomi kita juga tidak bisa pulih lebih kuat, kecuali kita pulih bersama," sambungnya.
Setiap pemangku kepentingan, besar atau kecil, publik atau swasta, akan memiliki perannya masing-masing. Dengan transformasi digital yang sekarang menjadi keharusan, kolaborasi di tingkat lokal, nasional, regional, dan global sangat dibutuhkan agar dapat mengatasi kesenjangan dan pemisahan digital.
"Dalam Visi 2045 kami, Indonesia bertujuan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi saat merayakan ulang tahun keseratusnya. Kami hanya dapat mencapai ini jika orang-orang, bisnis, dan pemerintah kami siap untuk berkembang di era digital," kata Airlangga.
"Dan jika kami dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi digital untuk mengatasi tantangan bersama kami dari perubahan iklim, krisis pandemi di masa depan, limpahan dari fragmentasi geopolitik, krisis energi, hingga efek jangka panjang dari pandemi," pungkas dia. (OL-7)
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) mengambil peran penting dalam mendorong transformasi sistem pengawasan keamanan pangan berbasis digital dalam Vienna Food Safety Forum 2025.
Rebranding ini bukan hanya perubahan logo dan akronim, melainkan penegasan identitas baru sebagai penyedia solusi teknologi terintegrasi
IKATAN Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyelenggarakan Marine Digital Summit 2025 sebagai upaya mendorong transformasi digital di sektor pertahanan laut.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved