Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebagai komitmen dalam melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan Good Corporate Governance (GCG) di Auditorium Graha PGAS, Jakarta, pada Jumat, (27/5).
RUPST ini mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2021. RUPST juga memutuskan untuk membagikan dividen tahun buku 2021 sebesar US$205.955.966 setara Rp3,016 triliun atau Rp124,42 per lembar saham kepada pemerintah dan pemegang saham.
Selain itu, RUPST juga menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a Member Firm of Ernst & Young Global Limited) untuk audit tahun 2022 dan besaran tantiem untuk tahun buku 2021 dan gaji/ honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2022 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Untuk perubahan pengurus perseroan, Pertamina selaku penerima kuasa dari Seri A Dwiwarna tidak mengusulkan perubahan pengurus dan RUPST membatalkan agenda perubahan pengurus.
“Dalam peran sebagai Subholding Gas Pertamina, perseroan secara berkelanjutan mengoptimalkan setiap peluang gas bumi melalui program gasifikasi, LNG trading, dan retail yang merupakan fokus perusahaan saat ini dan ke depan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.
Baca juga: PGN dan Perusahaan Korsel Kerja Sama Jual Beli LNG Global
Dengan portofolio bisnis mencakup upstream, midstream, hingga downstream, PGN berkomitmen mengelola rantai bisnis gas bumi, CNG dan LNG yang terintegrasi dengan jaringan infrastruktur gas bumi di berbagai wilayah Indonesia.
Saat ini, perseroan fokus dalam finalisasi penyelesaian pipa transportasi minyak rokan untuk menyalurkan minyak mentah dari Blok Rokan sebesar 265.000 barel per hari dalam mendukung peningkatan produksi minyak bumi Indonesia.
Selain itu, perseroan juga sedang menjalankan pembangunan jaringan gas (jargas), yang selain melayani rumah tangga juga sekaligus sebagai pintu masuk ekspansi jaringan distribusi ke segmen bisnis lain, dengan peningkatan nilai tambah layanan digitalisasi data dan smart meter.
Proyek strategis selanjutnya adalah gasifikasi pembangkit listrik melalui pembangunan infrastruktur gas bumi untuk pembangkit listrik yang berlokasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur serta gasifikasi kilang minyak untuk mendukung efisiensi kilang minyak pertamina di RU IV Cilacap, RU VI Balongan, dan RU V Balikpapan sebagai wujud sinergi Pertamina Group.
"PGN selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen mengoptimalkan secara berkelanjutan setiap peluang gas bumi melalui program gasifikasi di seluruh sektor sebagai solusi energi transisi yang menjadi fokus perusahaan dalam jangka panjang,” kata Rachmat. (A-2)
PT Jasa Raharja mencatatkan kinerja gemilang sepanjang 2024 dengan menyetorkan dividen sebesar Rp1,1 triliun kepada negara.
Sejak beroperasi pada 2019, PLTM Cicatih mencapai rekor tertinggi produksi listrik pada Desember 2024 yang menghasilkan 3,59 M.
PT PAM Mineral Tbk (NICL) memutuskan untuk melakukan pembagian dividen interim untuk periode buku 31 Maret 2025 kepada para pemegang sahamnya.
PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) merealisasikan produksi batu bara sebesar 103,34% dari target tahunan.
Dalam RUPST pada Selasa (3/6), PT Medco Energi Internasional Tbk telah menyetujui pembagian dividen sebesar US$63,29 juta atau setara dengan Rp1,03 triliun.
Sepanjang tahun lalu, Unilever Indonesia membukukan penjualan bersih sebesar Rp35,1 triliun dan laba bersih sebesar Rp3,4 triliun.
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Sistem pembayaran nasional menjadi fondasi krusial bagi kedaulatan dan integritas ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved