Presiden: Inflasi terkendali karena Harga BBM-Listrik Ditahan

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan inflasi Indonesia yang terkendali saat ini di kisaran 3,5 persen (year on year/yoy) karena upaya pemerintah dalam menahan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan juga listrik meskipun harga komoditas energi dan pangan meningkat di pasar global.

“Kita alhamdulillah (inflasi) masih di 3,5 persen, patut kita syukuri karena kita tahan (harga) Pertalite, tahan gas, tahan listrik. Begitu kita ikutkan ke harga keekonomian, pasti inflasi kita akan mengikuti,” kata Presiden Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Balai Sidang Jakarta (JCC), hari ini.

Presiden mengatakan laju inflasi di Indonesia masih terkendali dalam beberapa bulan terakhir meskipun pasar komoditas global dihantui ketidakpastian setelah meningkatnya eskalasi militer di Ukraina. Inflasi di Indonesia, kata Presiden, lebih terkendali dibanding negara-negara lain seperti Amerika Serikat yang sudah menyentuh 8,3 persen, atau bahkan Turki yang mencapai 70 persen.

Jokowi mengutarakan saat ini terdapat dua isu besar yang timbul karena ketidakpastian global, yakni harga barang energi seperti BBM, gas dan listrik, serta harga barang pangan.

Baca juga: Bahlil: Pemerintah Akan Terbitkan aturan Larangan Ekspor EBT

Untuk BBM, kata dia, Indonesia sudah menahan harga BBM agar tidak meningkat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Hal itu karena pemerintah terus memberikan subsidi melalui APBN agar harga yang dikenakan ke masyarakat tidak meningkat.

“Coba dilihat kenaikannya sangat tinggi sekali di negara selain kita, Singapura sekarang harga BBM sudah Rp32.400 per liter, Jerman Rp31.800 (per liter), Thailand Rp20 ribu per liter. Kita (Indonesia) Pertalie masih Rp7.650, Pertamax Rp12.500, yang lain sudah jauh sekali, kenapa harga kita masih seperti ini ya karena kita tahan terus," ujar Presiden.

Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah pusat, daerah dan juga BUMN untuk mengoptimalkan belanja pada produk-produk dalam negeri. Dia berharap belanja APBN, APBD dan BUMN dapat terserap kembali untuk mengungkit daya beli masyarakat dan membuka lapangan kerja sehingga dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.

“Betul-betul harus kita pegang erat agar pemanfaatannya bisa fokus pada apa yang kita tuju karena uangnya gede sekali APBN kita Rp2.714 triliun dan APBD kita Rp1.197 triliun ditambah dengan BUMN,” imbuh Presiden Jokowi.(Ant/OL-4)