Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
PER 30 April 2022, total aset Universal BPR (Bank Perkreditan Rakyat) melampaui angka Rp1 triliun. Kunci keberhasilan dari pencapaian ini antara lain didukung peran dari berbagai pihak di antaranya kepercayaan masyarakat serta kerja keras tim dalam mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).
Sebagai informasi, pertumbuhan aset ini didukung oleh penyaluran pinjaman pada April 2022 yang mencapai terobosan angka tertinggi di Rp77,3 miliar serta penempatan DPK yang mencapai tonggak baru di angka tertinggi Rp81,6 miliar. Dengan pertumbuhan aset sebesar 88% YoY per akhir April, Universal BPR kini menduduki peringkat kedua se-Jabodetabek berdasarkan total aset.
"Kami optimistis akan melanjutkan momentum pertumbuhan kinerja Universal BPR dengan melihat potensi bagi UMKM yang mulai pulih dan masih sangat besar," ujar Direktur Utama Universal BPR, Susatyo Anto Budiyono, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5). Untuk 2022, Universal BPR memiliki target pencapaian aset Rp2 Triliun.
Menurut Susatyo, ada lima fokus utama yang tengah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan kualitas manajemen penagihan yang efektif dan kualitas aset yang produktif, meningkatkan kualitas operasional dan efisiensi BOPO, meningkatkan employee engagement, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta meningkatkan percepatan proses yang efektif dan mudah melalui digital banking. Saat ini Universal BPR juga tengah mempersiapkan mobile banking yang akan memberi kemudahan transaksi, cek rekening, maupun transaksi antarbank. Layanan ini juga telah masuk dalam tahap akhir proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Baca juga: Miliarder Gautam Adani Akuisisi Perusahaan Semen Holcim India
Per April 2022, Universal BPR memiliki kinerja yang sehat dengan rating sesuai kriteria Tingkat Kesehatan (TKS) OJK yaitu Camel = 96 (sehat min ≥ 81 Sehat). Adapun beberapa rasio yang bisa digarisbawahi antara lain CAR 17,3% (min ≥ 12% Sehat) dan NPL 2,5% (Sehat maks ≤ 5%).
Universal BPR merupakan lembaga keuangan yang didirikan sejak 2003 oleh Kaman Siboro dan Stephen Satyahadi. BPR ini berperan menghimpun DPK dalam bentuk deposito maupun tabungan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Universal BPR terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). (OL-14)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
DPR RI desak pemerintah daerah klarifikasi dana Rp234 triliun yang mengendap di bank.
Finnet aktif membantu proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di salah satu Bank BUMN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved