Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PER 30 April 2022, total aset Universal BPR (Bank Perkreditan Rakyat) melampaui angka Rp1 triliun. Kunci keberhasilan dari pencapaian ini antara lain didukung peran dari berbagai pihak di antaranya kepercayaan masyarakat serta kerja keras tim dalam mendorong pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).
Sebagai informasi, pertumbuhan aset ini didukung oleh penyaluran pinjaman pada April 2022 yang mencapai terobosan angka tertinggi di Rp77,3 miliar serta penempatan DPK yang mencapai tonggak baru di angka tertinggi Rp81,6 miliar. Dengan pertumbuhan aset sebesar 88% YoY per akhir April, Universal BPR kini menduduki peringkat kedua se-Jabodetabek berdasarkan total aset.
"Kami optimistis akan melanjutkan momentum pertumbuhan kinerja Universal BPR dengan melihat potensi bagi UMKM yang mulai pulih dan masih sangat besar," ujar Direktur Utama Universal BPR, Susatyo Anto Budiyono, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/5). Untuk 2022, Universal BPR memiliki target pencapaian aset Rp2 Triliun.
Menurut Susatyo, ada lima fokus utama yang tengah dilakukan untuk mencapai target tersebut antara lain meningkatkan kualitas manajemen penagihan yang efektif dan kualitas aset yang produktif, meningkatkan kualitas operasional dan efisiensi BOPO, meningkatkan employee engagement, meningkatkan pertumbuhan bisnis yang sehat, serta meningkatkan percepatan proses yang efektif dan mudah melalui digital banking. Saat ini Universal BPR juga tengah mempersiapkan mobile banking yang akan memberi kemudahan transaksi, cek rekening, maupun transaksi antarbank. Layanan ini juga telah masuk dalam tahap akhir proses perizinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Baca juga: Miliarder Gautam Adani Akuisisi Perusahaan Semen Holcim India
Per April 2022, Universal BPR memiliki kinerja yang sehat dengan rating sesuai kriteria Tingkat Kesehatan (TKS) OJK yaitu Camel = 96 (sehat min ≥ 81 Sehat). Adapun beberapa rasio yang bisa digarisbawahi antara lain CAR 17,3% (min ≥ 12% Sehat) dan NPL 2,5% (Sehat maks ≤ 5%).
Universal BPR merupakan lembaga keuangan yang didirikan sejak 2003 oleh Kaman Siboro dan Stephen Satyahadi. BPR ini berperan menghimpun DPK dalam bentuk deposito maupun tabungan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Universal BPR terdaftar dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). (OL-14)
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
Back to Back Loan merupakan program pinjaman yang memungkinkan nasabah memperoleh kredit dengan menjaminkan dana simpanan mereka sendiri di bank yang sama.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum
AFTECH dan Perbanas menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara perbankan dan fintech sebagai langkah krusial dalam memperluas akses kredit nasional.
Menurutnya, pemerintah daerah justru membutuhkan anggaran untuk dibelanjakan untuk pembangunan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved