Pengamat: Larangan Ekspor CPO Bawa Dampak Negatif Berganda

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng membawa dampak negatif berganda.

Kerugian tidak saja dialami para pelaku usaha kelapa sawit tetapi juga tiga juta petani di Tanah Air.

Kebijakan larangan ekspor telag membuat stok komoditas CPO di Tanah Air menumpuk. Alhasil, karena ketersediaan melebihi permintaan, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani menurun signifikan.

"Kelebihan pasokan minyak sawit yang selama ini diserap pasar ekspor tidak mungkin bisa diserap pasar domestik. Sejumlah pabrik kelapa sawit dalam waktu dekat akan sulit menerima TBS dari petani karena tanki-tanki penyimpanan mereka mulai penuh," ujar Bhima melalui keterangan tertulis, Jumat (13/5).

Dari pantauan di lapangan, penurunan harga TBS kelapa sawit terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Di Sumatra Selatan, harga TBS petani turun sekitar Rp500 per kilogram. Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp1.000 per kilogram.

“Kebijakan larangan ekspor ini tidak efektif menjamin stabilitas harga minyak goreng karena masalah minyak goreng sebetulnya adalah persoalan distribusi bukan bahan baku,” tuturnya.

Baca juga : Tangkis Kesimpangsiuran, RI Butuh Kebijakan Jangka Panjang Terkait CPO

Selain itu, kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng juga mengancam kinerja makro ekonomi Indonesia.

Dengan disetopnya penjualan ke luar negeri, devisa dipastikan anjlok yang kemudian bisa menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Tahun lalu, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar atau lebih dari Rp500 triliun. Raihan itu membuat sawit menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar. 

"Bisa dibayangkan bagaimana jika kita kehilangan pendapatan sebesar itu," ucapnya.

Oleh karena itu, Bhima pun mendesak pemerintah segera mencabut larangan ekspor CPO. 

"Alih-alih bisa menjadi strategi pengendali harga minyak goreng, kebijakan tersebut lebih banyak membawa dampak negatif. Sebaiknya segera cabut larangan tersebut,” tandasnya. (OL-7)