Jumat 13 Mei 2022, 22:58 WIB

Pengamat: Larangan Ekspor CPO Bawa Dampak Negatif Berganda

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Pengamat: Larangan Ekspor CPO Bawa Dampak Negatif Berganda

MI/Amiruddin Abdullah Reubee
Petani sawit mengumpulkan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit

 

DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng membawa dampak negatif berganda.

Kerugian tidak saja dialami para pelaku usaha kelapa sawit tetapi juga tiga juta petani di Tanah Air.

Kebijakan larangan ekspor telag membuat stok komoditas CPO di Tanah Air menumpuk. Alhasil, karena ketersediaan melebihi permintaan, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani menurun signifikan.

"Kelebihan pasokan minyak sawit yang selama ini diserap pasar ekspor tidak mungkin bisa diserap pasar domestik. Sejumlah pabrik kelapa sawit dalam waktu dekat akan sulit menerima TBS dari petani karena tanki-tanki penyimpanan mereka mulai penuh," ujar Bhima melalui keterangan tertulis, Jumat (13/5).

Dari pantauan di lapangan, penurunan harga TBS kelapa sawit terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Di Sumatra Selatan, harga TBS petani turun sekitar Rp500 per kilogram. Di Riau, penurunan harga TBS mencapai Rp1.000 per kilogram.

“Kebijakan larangan ekspor ini tidak efektif menjamin stabilitas harga minyak goreng karena masalah minyak goreng sebetulnya adalah persoalan distribusi bukan bahan baku,” tuturnya.

Baca juga : Tangkis Kesimpangsiuran, RI Butuh Kebijakan Jangka Panjang Terkait CPO

Selain itu, kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng juga mengancam kinerja makro ekonomi Indonesia.

Dengan disetopnya penjualan ke luar negeri, devisa dipastikan anjlok yang kemudian bisa menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Tahun lalu, sumbangan devisa ekspor minyak sawit mencapai US$35 miliar atau lebih dari Rp500 triliun. Raihan itu membuat sawit menjadi komoditas penyumbang devisa ekspor terbesar. 

"Bisa dibayangkan bagaimana jika kita kehilangan pendapatan sebesar itu," ucapnya.

Oleh karena itu, Bhima pun mendesak pemerintah segera mencabut larangan ekspor CPO. 

"Alih-alih bisa menjadi strategi pengendali harga minyak goreng, kebijakan tersebut lebih banyak membawa dampak negatif. Sebaiknya segera cabut larangan tersebut,” tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara/Bayu Pratama S

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Kebijakan Perombakan Persawitan Mendesak Direalisasikan

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 19 Mei 2022, 21:54 WIB
"Kami apresiasi, walau harga tandan buah segar (TBS) sawit para petani SPI di berbagai daerah sudah sempat sangat jatuh, belum lagi...
Dok. Pribadi

Inovasi Desain Interior Beri Kesan Mendalam Pada Suatu Bangunan

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 19 Mei 2022, 21:40 WIB
Inovasi desain interior sebuah Rumah Sakit harus memperhatikan kepentingan nyawa seseorang, tidak bisa dibuat sembarangan terkait...
Ist/Kemendes PDTT

Mendes PDTT: Kolaborasi Kunci Model Transmigrasi Transpolitan

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 19 Mei 2022, 21:19 WIB
Kemendes PDTT meluncurkan model baru dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang disebut model...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya