Presiden: Belanja Barang Modal dan Jasa Harus di Dalam Negeri

PRESIDEN Joko Widodo kembali mengingatkan pada seluruh menterinya untuk memprioritaskan belanja barang modal dan jasa dari pasar dalam negeri. Ia tidak ingin program-program pemerintah yang berjalan terlalu bergantung pada barang-barang impor.

“Ini sudah dua kali saya sampaikan. Kita harus fokus pada peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Artinya, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, harsu diarahkan pada produk-produk dalam negeri,” kata Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4).

Kepala negara menyebut pemerintah memiliki bekal anggaran yang besar untuk belanja barang modal dan jasa. Di tingkat pusat, pada tahun ini, dana yang dialokasikan mencapai Rp526 triliun. Adapun, di tingkat daerah, jumlahnya mencapai Rp535 triliun.

“Total sudah Rp1.062 triliun. Ditambah lagi anggaran BUMN ada Rp420 triliun. Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai angka yang besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor. Kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor,” ungkapnya.

Selain meminta memprioritaskan belanja di dalam negeri, mantan wali kota Solo itu, juga menginstruksikan para menterinya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendongkrak kapasitas produksi nasional.

Baca juga: Ombudsman Acungi Jempol Produksi Beras Surplus dan Tak Ada Impor

Kementerian dan lembaga terkait harus berpihak pada industri yangbergerak di bidang substitusi impor.

“Misalnya, jagung masih impor, kita tanam jagung. Tanam jagung di manapun juga tumbuh, kenapa masih impor. Kedelai kita juga masih impor padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai. Lakukan itu. Beri juga pendapingan agar mereka bisa naik kelas dan produk-produknya bisa mengikuti standar internasional,” tutur Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, presiden juga berpesan kepada para pembantunya untuk mempercepat pengembangan industri hilir di dalam negeri. Daerah-daerah yang memiliki hasil pertambangan harus didorong untuk segera membangun smelter. Begitu pun daerah-daerah sentra pertanian. Mereka harus diarahkan untuk masuk ke indsutri sehingga akan tercipta nilai tambah dan membuka lapanga kerja sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita terus menerus menjadi pengeskpor barang mentah, stop!” ucapnya.

Semua upaya tersebut, sambung Jokowi, harus dilakukan agar Indonesia bisa bertahan dari gejolak perekonomian global yang diprediksi masih akan terjadi hingga tahun depan.

Selain pandemi covid-19 yang diperkirakan belum akan usai, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukrainan semakin membuat kondisi dunia semakin tidak stabil.

“Supply chain terganggu. Krisis energi dan pangan terjadi. Akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami perlambatan,” tutur Jokowi.(OL-5)