Dukung Realisasi Transisi Energi, Kadin Bentuk Carbon Market Hub

KAMAR Dagang Industri (Kadin) menyatakan komitmen mendukung realisasi transisi energi yang didorong pemerintah di Presidensi G20 Indonesia 2022. Salah satu fokus dan tema di pertemuan kelompok 19 negara tersebut, adalah transisi global menuju energi baru terbarukan, nol emisi dan digitalisasi. Targetnya, paling lambat terealisasi pada 2060.

Pemerintah Indonesia pun pada 2025, menetapkan bahwa pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan mencapai 23% untuk pembangkit listriknya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, dalam kemitraan energi hijau di sektor transportasi, pihaknya mendukung suksesnya program biofuel nasional dan pengembangan electrik vehicle (EV). 

Baca juga: Kolaborasi Kadin DKI-Apji Helat Pasar Murah Ramadan di Jaktim

Program-program tersebut akan ditambahkan dengan upaya lain misalnya kerja sama pendanaan pertumbuhan bauran energi terbarukan di Indonesia. Selain itu juga akan diupayakan secara bertahap, tidak lagi menggunakan pembangkit listrik tenaga fosil. 

“Ini dilakukan setidaknya melalui dua inisiatif, yaitu upaya pembentukan carbon market hub di Indonesia serta inisiatif blended finance untuk transisi energi hijau. Ini sedang kami upayakan di B20 menjadi legacy outcome,” katanya saat dihubungi, Senin (25/4) malam.

Untuk mendukung realisasi transisi global menuju energi baru terbarukan, nol emisi dan digitalisasi, Kadin siap melakukan kampanye dan mencari mitra dari negara-negara anggota G20. Langkah itu dilakukan guna mendukung percepatan transformasi moda udara, darat dan laut ke digital, atau elektrik, sebagai upaya mengurangi penggunaan energi fosil.

Shinta menuturkan, pentingnya kolaborasi dunia usaha secara global untuk mendukung transisi energi. 

Menurutnya, isu tersebut harus dilakukan oleh semua negara tanpa kecuali, agar bisa menekan efek negatifnya terhadap perubahan iklim, keberlangsungan ekonomi dan lingkungan hidup. 

“Di Business 20 (B20) Indonesia khususnya, kami mendorong adanya kolaborasi yang lebih dalam antara negara maju dan berkembang. Baik dari segi pendanaan maupun kerja sama teknologi dan manpower. Baik melalui investasi, perdagangan, exchange dan lainnya,” ucap Shinta yang juga menjadi Ketua B20.

Dalam implementasi transisi energi di Tanah Air, Kadin berharap hal itu dapat terus memperoleh dukungan kebijakan yang konsisten, tepat sasaran dan proporsional. 

“Transisi ini perlu dilakukan secara bertahap dan didukung oleh iklim usaha yang lebih terbuka dan favorable terhadap investasi dan pengembangan teknologi energi terbarukan,” katanya.

Hal itu dikatakannya tidak hanya akan berpengaruh pada pemberian insentif usaha, peningkatan efisiensi ataupun kemudahan iklim investasi di sektor energi terbarukan saja. 

Dukungan yang diberikan juga akan berpengaruh terhadap kebijakan subsidi dan konsumsi energi fosil nasional yang secara bertahap harus dikurangi atau dialihkan ke energi terbarukan. 

“Dengan demikian, transisi energi nasional bisa berjalan mulus dan realistically achievable dalam jangka menengah tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah,” pungkasnya.

B20 adalah salah satu kelompok pertemuan atau komunitas bisnis global di dalam forum G20 dan berada di bawah Sherpa Track atau Jalur Sherpa. 

Dibentuk pada 2010, kelompok ini melibatkan banyak perusahaan serta organisasi bisnis di keanggotaannya. B20 memiliki 1.000 lebih delegasi dari negara-negara G20, yang umumnya merupakan pemimpin perusahaan multinasional. 

Forum ini biasanya dihadiri sekitar 3.000 partisipan dari komunitas bisnis global yang mencapai sekitar 6,5 juta pebisnis.  B20 memberikan landasan yang kuat bagi komunitas bisnis internasional untuk turut serta dalam tata kelola perekonomian global dan ekonomi serta regulasi perdagangan internasional. 

Melalui Pertemuan Satgas B20 (B20 Taskforce) dan Pertemuan Tingkat Tinggi B20 (B20 Summit), kelompok ini membahas berbagai kebijakan dan rekomendasi yang dapat mendukung tugas G20 untuk mencapai ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, dan berimbang. 

Prioritas B20 antara lain adalah rekomendasi kebijakan pada reformasi sistem keuangan, perdagangan, investasi, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan antikorupsi. (RO/OL-1)