Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono membeberkan, tidak semua pasar tradisional mendapat distribusi minyak goreng curah subsidi dari pemerintah.
Pada (15/3) Presiden Joko Widodo mengumumkan, pemerintah mensubsidi harga minyak sawit curah menjadi Rp14 ribu per liter dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS).
"Tidak semua pasar didistribusikan minyak goreng curah. Padahal barang itu domainnya ada di pasar tradisional," ungkap Sudaryono dalam webinar yang diselenggarakan Kadin, Rabu (13/4).
APPSI yang menaungi 16 ribu pasar tradisional di 330 kabupaten/kota di 34 provinsi mengaku bahwa polemik tersebut bisa berdampak buruk bagi pendapatan pedagang pasar.
Jutaan pedagang pasar tradisional bakal dirugikan karena akan ada shifting atau peralihan konsumen ke tempat lain karena stok minyak goreng curah yang kosong di pasar.
Baca juga : Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Gandeng M Bloc Bangun Kawasan Danau Toba
"Pedagang pasar ini (berjualan) harian, berbeda dengan lain yang mana nasib kebutuhan istri, anak ditentukam hasil jual hari ini. Jadi, sangat penting mendapat pasokan yang besar," ucapnya.
Menurut laporan yang diterima Sudaryono, masalah distribusi minyak goreng curah terjadi pada pasar tradsional di Garut, Jawa Barat, akibat medan yang ditempuh sulit dijangkau pemerintah.
"Masalah logistik ini masalah yang penting untuk disikapi. Di pelosok Garut, BUMN menyerah (menyalurkan) karena terlalu pelosok, ongkosnya jadi mahal," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengirimkan surat peringatan kepada 24 perusahaan produsen minyak goreng yang belum menyalurkan penuh minyak goreng sawit curah sesuai ketentuan pemerintah.
Dalam Peraturan Menperin Nomor 8 Tahun 2022 telah mengatur sanksi bagi pelaku usaha produsen minyak goreng sawit yang tidak menindaklanjuti peringatan, berupa teguran tertulis, denda, hingga pembekuan izin berusaha. (OL-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Maraknya belanja online diduga jadi pemicu anjloknya pembeli ke pasar tradisional
Ada tumpang tindih antara distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui pedagang tradisional dengan operasi pasar yang digelar langsung di tingkat kelurahan dan RW.
Inkoppas Minta Pedagang Dilibatkan dalam Pembangunan Pasar
Bahkan berdasarkan pemeriksaan juga, ketiga WNA asal Iran ini melakuhan aksinya di dua tempat yakni Pasar Ratu dan Pasar Welahan, Kabupaten Jepara,
Deklarasi pedagang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Cinta Pasar Tradisional (Gema Cipta) itu dilakukan di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (2/11) malam.
Tersangka dijerat dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951, dengan ancaman 10 tahun penjara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved