Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN yang mewajibkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk membeli produk UMKM sebesar 40% dari anggaran, harus betul-betul diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Demikian harapan yang disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming kepada Presiden Joko Widodo, saat bertandang ke Istana Negara, Senin (11/4).
"Kami ingin kebijakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Presiden pun memastikan akan mengawasi setiap hari. Tentu, pengurus Hipmi di daerah juga akan mengawal kebijakan ini," ujar Maming di Istana Kepresidenan.
Baca juga: Bangga Buatan Indonesia Jangan hanya Menjadi Slogan
Menurutnya, arahan Kepala Negara untuk memprioritaskan pelaku UMKM, memiliki arti besar. Terlebih, langkah itu langsung ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
"Ini tentu kami sangat support, karena banyak juga pengurus Hipmi yang merupakan pelaku UMKM. Ini akan sangat membantu kami untuk bertumbuh. Kewajiban 40% itu sangat membantu sekali," jelas Maming.
Baca juga: Negara Berkembang di Eropa dan Asia Tengah Terimbas Perang Rusia-Ukraina
Dalam kesempatan itu, Maming juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan BBM di sejumlah wilayah. Hipmi dikatakannya tidak menekan pemerintah untuk menurunkan harga. Pihaknya menyadari lonjakan harga komoditas adalah masalah yang tidak bisa dihindari.
"Ini kan keputusan buah simalakama. Kalau kita bicara dari tahun ke tahun, setiap menjelang hari raya, harga sembako pasti naik. Sekarang diperparah dengan situasi perang Ukraina-Rusia. Ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari," imbuhnya.
Kebijakan pemerintah, lanjut dia, tentu tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Namun terpenting, ada upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Wapres Minta Proses Sertifikasi Produk Halal UMKM Dipermudah
Maming juga dititipkan amanah oleh Presiden, untuk terus menyemangati pengusaha muda, sehingga dapat melakukan banyak terobosan dan inovasi. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah produk.
"Beliau (Presiden) menyampaikan seperti nikel. Dulu, kita hanya ekspor bahan mentah, sekarang kita kirim barang setengah jadi atau bahan baku baterai. Itu akan berlanjut ke mineral lain," katanya.
Dirinya pun memastikan bahwa para pengurus Hipmi bisa menjalankan arahan Kepala Negara dengan sebaik-baiknya. "Pembangunan inovasi untuk anak muda harus terus jalan secara konsisten, seperti yang beliau laksanakan," tandas Maming.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved