Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEBIJAKAN yang mewajibkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta BUMN untuk membeli produk UMKM sebesar 40% dari anggaran, harus betul-betul diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Demikian harapan yang disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani Maming kepada Presiden Joko Widodo, saat bertandang ke Istana Negara, Senin (11/4).
"Kami ingin kebijakan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Presiden pun memastikan akan mengawasi setiap hari. Tentu, pengurus Hipmi di daerah juga akan mengawal kebijakan ini," ujar Maming di Istana Kepresidenan.
Baca juga: Bangga Buatan Indonesia Jangan hanya Menjadi Slogan
Menurutnya, arahan Kepala Negara untuk memprioritaskan pelaku UMKM, memiliki arti besar. Terlebih, langkah itu langsung ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
"Ini tentu kami sangat support, karena banyak juga pengurus Hipmi yang merupakan pelaku UMKM. Ini akan sangat membantu kami untuk bertumbuh. Kewajiban 40% itu sangat membantu sekali," jelas Maming.
Baca juga: Negara Berkembang di Eropa dan Asia Tengah Terimbas Perang Rusia-Ukraina
Dalam kesempatan itu, Maming juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan BBM di sejumlah wilayah. Hipmi dikatakannya tidak menekan pemerintah untuk menurunkan harga. Pihaknya menyadari lonjakan harga komoditas adalah masalah yang tidak bisa dihindari.
"Ini kan keputusan buah simalakama. Kalau kita bicara dari tahun ke tahun, setiap menjelang hari raya, harga sembako pasti naik. Sekarang diperparah dengan situasi perang Ukraina-Rusia. Ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari," imbuhnya.
Kebijakan pemerintah, lanjut dia, tentu tidak bisa memuaskan seluruh masyarakat. Namun terpenting, ada upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Wapres Minta Proses Sertifikasi Produk Halal UMKM Dipermudah
Maming juga dititipkan amanah oleh Presiden, untuk terus menyemangati pengusaha muda, sehingga dapat melakukan banyak terobosan dan inovasi. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah produk.
"Beliau (Presiden) menyampaikan seperti nikel. Dulu, kita hanya ekspor bahan mentah, sekarang kita kirim barang setengah jadi atau bahan baku baterai. Itu akan berlanjut ke mineral lain," katanya.
Dirinya pun memastikan bahwa para pengurus Hipmi bisa menjalankan arahan Kepala Negara dengan sebaik-baiknya. "Pembangunan inovasi untuk anak muda harus terus jalan secara konsisten, seperti yang beliau laksanakan," tandas Maming.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved