Erick Pastikan PTPN Jual Minyak Goreng Murah Rp19 Ribu/liter

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III dan anak perusahaan BUMN, PT Perkebunan Nusantara X, akan menjual minyak goreng dengan harga murah melalui operasi pasar. Ini disampaikan saat acara Petani Se-Kabupaten Lamogan di Desa Besur, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (9/4).

PTPN, sebutnya, telah berpartisipasi menjual 1.000 liter minyak goreng dengan harga Rp19 ribu per liter, lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang saat ini sudah mencapai Rp 25 ribu per liter.

"Kita mencoba melakukan operasi seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita coba memastikan (keberadaan minyak goreng)," kata Erick dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (10/4).

Baca juga: Dijual Lebih Murah, Warga Kudus Rela berdesakan Demi Dapatkan 2 Liter Minyak Goreng 

Selain di Lamongan, operasi pasar murah juga digelar Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Di sana, PTPN juga menjual 1.000 liter minyak goreng dengan harga Rp19 ribu per liter.

Erick kemudian meminta swasta untuk berkomitmen penuh dalam menyediakan minyak goreng terjangkau ke rakyat. 

Dia menegaskan, pihak swasta sebagai produsen minyak goreng terbesar di Indonesia harus ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah minyak goreng.

Pasalnya, Menteri BUMN berujar PTPN hanya mempunyai 4% luas lahan minyak sawit mentah (CPO). Lalu dengan bersama mempekerjakan petani sekitar 7%, sisanya perkebunan sawit dikuasai oleh swasta.

“Kalau BUMN saja yang punya 4% melakukan perubahan seperempat dari produksinya, yang mana tadinya kita tidak produksi minyak goreng, dan sekarang kita lakukan seperempat dari produksinya untuk rakyat,” tambahnya.

Erick mengingatkan para pengusaha yang selama ini memanfaatkan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk tidak menjadi orang asing dan tidak hadir ketika rakyat membutuhkan. 

Erick juga mengajak pihak swasta untuk bersama-sama dengan BUMN, pemerintah pusat, dan pemda untuk menyelesaikan masalah minyak goreng.

“Saya rasa Pak Presiden sudah mengambil kebijakan, begitu juga dengan Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), Pak Mendag (Muhammad Lutfi). Tinggal ke kita mau tidak melakukan gotong royong ini," sebutnya. (OL-1)