Mahendra Sebut Dirinya Hanya Ingin Posisi Ketua OJK, Tidak yang Lain

CALON Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menegaskan dirinya mendaftarkan diri hanya untuk sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, tidak untuk posisi lain.

Penekanan ini sebagai tanggapan atas ketidaksediaan dari opsi yang diberikan DPR, seandainya dia tidak terpilih pada jabatan yang dituju.

"Tentunya dalam konteks untuk penugasan, saya Insya Allah dipercaya fokus kepada ketua dewan komisioner OJK Bapak. Dengan kata lain tidak untuk posisi yang lain," kata Mahendra dalam uji kepatutan dan kelayakan anggota komisioner OJK di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4).

Dirinya juga menekankan sudah mendapat izin dari Menteri Luar Negeri dan Presiden untuk mengajukan diri ke Pansel sebagai calon Ketua OJK.

"(Maju) justru karena saya telah memperoleh izin. Maaf saya tidak elaborasi verba maupun prakteknya izin seperti apa. Sehingga kami bisa mendaftarkan dengan menyampaikan hal-hal tadi," kata Mahendra.

Baca juga: Pemilihan Komisioner Baru OJK, Rektor UI: Harus Yang Bisa Turun ke Lapangan

Menjawab keraguan DPR akan kapabilitasnya di sektor jasa keuangan, Mahendra menjelaskan dirinya merupakan wakil menteri keuangan pada saat pertama kali OJK dibentuk.

Secara efektif Mahendra juga menjabat menjadi ketua harian dari forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Sebenarnya pada saat-saat terakhir untuk penyusunan RUU waktu itu, saya pun hadir di komisi XI DPR RI," katanya.

"Saya paham sekali mandat, harapan, dan ekspektasi dari Komisi XI DPR serta masyarakat terhadap terbentuknya OJK. Ini merupakan tambahan motivasi saya bahwa masih besar ruang tersedia untuk untuk mencapai apa yang diharapkan," kata Mahendra.

Terkait dengan industri keuangan ataupun bisnis di sektor jasa keuangan, pada saat lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) atau juga dikenal dengan saat ini Indonesia eximbank dibentuk, Mahendra merupakan chairman dan CEO yang pertama.

Selain itu saat ini pun Mahendra adalah komisaris Utama PT SMI, perusahaan pembiayaan untuk infrastruktur, yang memerlukan penekanan besar dalam konteks jasa keuangan Indonesia, karena sifat dari pembiayaan infrastruktur jangka panjang selalu membutuhkan dana dalam tingkat bunga yang rendah dan berjangka panjang yang jarang atau belum tersedia banyak di dalam struktur keuangan di Indonesia

"Pada saat saya tidak menjabat di pemerintahan, saya pun menjadi komisaris independen di salah satu perusahaan asuransi," jelas Mahendra. (Try/OL-09)