Ekonom: BLT Minyak Goreng Ringankan Beban Masyarakat

EKONOM dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, langkah pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tak sepenuhnya mengonfirmasi kegagalan dalam menghadapi mafia minyak goreng. Hal itu justru dinilai meringankan beban masyarakat.

"Karena justru bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat dari potensi tidak terbelinya minyak goreng, adapun untuk pengelolaan tata niaga ini memang berbeda tupoksi dengan pemberian bantuan pemerintah ini," kata Yusuf saat dihubungi, Minggu (3/4).

Dia menambahkan, BLT minyak goreng juga dinilai tak akan memberi beban luar biasa bagi keuangan negara. Peningkatan belanja subsidi juga diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan dan diyakini masih terkendali di level yang aman.

Bahkan Yusuf mendorong agar BLT minyak goreng dapat dijadikan pelengkap ragam bantuan sosial lainnya. Hal itu bertujuan agar daya beli masyarakat dapat terjaga, atau bahkan bertumbuh di tengah kenaikan sejumlah harga-harga.

"Untuk persoalan minyak goreng, dalam jangka pendek saya kira yang bisa dilakukan pemerintah tetap meningkatkan pengawasan alur distribusi dari sisi produsen sampai dengan konsumen," kata Yusuf.

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan disalurkan tiga bulan sekaligus dimulai April 2022. 

"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan," ujar presiden. 

Bantuan tersebut dibayarkan untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu. Presiden pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk dapat berkoordinasi dalam penyaluran bantuan. (OL-8)