Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menyebutkan sebanyak 11,46 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dilaporkan sampai 31 Maret 2022 pukul 00.01 WIB.
"Jumlah tersebut meningkat 0,03% dibandingkan SPT yang dilaporkan sampai 31 Maret 2021. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan jumlah SPT di periode yang sama sampai 31 Maret tahun 2021, walaupun tipis, kita punya pertumbuhan 0,03%" kata Neilmaldrin dalam jumpa pers daring di Jakarta, Jumat (1/4), seperti dilansir Antara.
Ia merinci SPT yang telah dilaporkan tersebut terdiri dari 11,16 juta SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 294,25 ribu SPT Wajib Pajak Badan. SPT Wajib Pajak Badan belum banyak dilaporkan karena batas akhir pelaporannya masih sampai akhir April 2022 mendatang.
Baca juga: Jelang Ramadan, Pemprov Jawa Timur Gulirkan Insentif Pemutihan Pajak
Adapun sebanyak 96% SPT dilaporkan secara daring melalui e-filing, e-form, maupun e-SPT, sementara pelaporan manual hanya 4%. Neil menambahkan data yang terkumpul sejauh ini merupakan data dashboard, artinya jumlah pelaporan SPT sampai 31 Maret 2022 sebetulnya bisa lebih banyak lagi.
"Walaupun di jam 00.00 SPT dari wajib pajak tidak masuk lagi, tapi ketika reporting ke dashboard saya, ada waktu lag, jadi kemungkinan ada tambahan lagi," ucapnya.
Sebanyak 11,46 juta SPT yang telah dilaporkan tersebut setara dengan 60,33% dari target pelaporan, dan diharapkan sampai akhir tahun 2022 pelaporan SPT mencapai seluruh target. Neil pun menjelaskan jumlah pelaporan SPT tahun ini terkesan lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021 karena belum dihitung sampai akhir tahun.
"Ada 14,6 juta pelaporan SPT untuk 2020 dan 15,34 juta di 2021 itu setahun sampai Desember, sementara yang 11,46 juta di 2022 ini baru sampai 31 Maret," katanya. (A-2)
Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dimulai dengan kegiatan kick-off di Kanwil DJP Jawa Barat II.
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
KOLABORASI antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakut dan Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jakut tidak selalu soal pajak. Kali ini, mereka berkolaborasi menjaga lingkungan.
Latar belakang profesi orang tua dari tersangka Mario Dandy Satrio tidak akan memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus penganiayaan tersebut.
KPK belum memeriksa lebih detail soal harta kekayaan Rafael, namun dia mengatakan harta kekayaan dan aset Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III.
"S juga mencontohkan sikap tobat (sujud dengan lutut, kepala sebagai tumpuan, dan tangan kaki seperti istirahat di pinggang) atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban."
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved