Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan pentingnya mekanisme pasar karbon, seperti adanya pajak karbon dalam mengejar target pengurangan emisi 29% di 2030 dan net zero emission di 2060.
Pasalnya, dalam mewujudkan penurunan emisi itu dibutuhkan biaya yang fantastis, yakni estimasi dana sekitar US$247 miliar atau setara Rp3.461 triliun.
"Artinya setiap tahun kita butuh Rp266 triliun biaya untuk bisa deliver determinasi kita dalam mengurangi karbon sesuai target," kata Sri Mulyani dalam PPATK 3rd Legal Forum, Kamis (31/3).
Menkeu membeberkan bahwa anggaran dari pemerintah untuk membiayai pendanaan pengurangan emisi hanya 60%, baik dari kantong APBN, BUMN dan APBD. Sisanya 40% berasal dari private sector atau pihak swasta.
"Peranan private sector tidak mungkin jalan tanpa ada mekanisme pasar, di sini lah kenapa instrumen carbon price menjadi sangat penting, pajak karbon pun menjadi salah satu instrumen," jelasnya.
Lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak karbon sudah diperkenalkan mekanismenya dan siap diimplementasi pada Juni atau Juli tahun ini.
Penerapan pajak karbon dalam negeri dipatok dengan tarif sebesar Rp30 per kilogram karbondioksida ekuivalen (CO2e) pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan.
"Determinasi Indonesia soal climate change tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah sendiri, harus ada partisipasi swasta, baik nasional maupun global," tegasnya.
Namun, masalah soal pajak karbon bakal menjadi tantangan kedepan bila berbagai negara menerapkan tarif yang berbeda.
Srimul mencontohkan bisa saja negara lain memasang tarif pajak karbon sebesar US$3 per ton CO2e US$25 hingga US$45 per ton CO2e. Hal tersebut bisa menimbulkan masalah baru.
"Kalau ada barangnya sama, tapi dijual dengan harga berbeda, maka kemungkinan ada kebocoran. Jadi desain market for carbon ini cukup rumit," pungkasnya. (Ins)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved