Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memasukkan lebih banyak pajak kepada orang Amerika terkaya dalam proposal anggaran 2023 yang akan dirilis pada Senin (28/3). Media AS melaporkan hal itu, Sabtu (26/3).
Pajak penghasilan minimum miliarder akan mengharuskan 700 atau lebih rumah tangga Amerika senilai lebih dari US$100 juta untuk membayar setidaknya 20% dari pendapatan penuh mereka. Washington Post dan media AS lain melaporkan itu dengan mengutip dokumen Gedung Putih.
"Pajak minimum ini akan memastikan bahwa orang Amerika terkaya tidak lagi membayar tarif pajak yang lebih rendah dari guru dan petugas pemadam kebakaran," kata dokumen itu dikutip oleh Post. Satu studi oleh pemerintahan Biden musim gugur ini menemukan bahwa 400 rumah tangga miliarder membayar rata-rata hanya 8,2% pajak atas penghasilan mereka antara 2010 dan 2018, tingkat yang sering jauh di bawah banyak rumah tangga Amerika.
Pajak juga akan menargetkan keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai aset likuid, seperti saham, yang tidak dikenakan pajak sampai dijual. Langkah baru, yang memerlukan persetujuan kongres untuk diberlakukan, dapat meningkatkan pendapatan baru hingga US$360 miliar selama 10 tahun, dokumen yang dikutip oleh Post mengatakan.
Baca juga: Kanada akan Genjot Ekspor Minyak Gantikan Pasokan Rusia
Tujuan lama politik kiri tersebut dapat secara dramatis mengubah pajak yang dibayarkan oleh miliarder AS. Raksasa teknologi Elon Musk, misalnya, harus membayar pajak tambahan US$50 miliar dan pendiri Amazon Jeff Bezos sekitar US$35 miliar lebih. Ini menurut perhitungan ekonom University of California Berkeley Gabriel Zucman yang dikutip oleh Post. (AFP/OL-14)
RENCANA pengendalian bersama Selat Hormuz oleh Amerika Serikat dan Iran menjadi dinamika baru yang berpotensi mengubah peta kekuatan di Timur Tengah, di tengah konflik
PM Jepang Sanae Takaichi menegaskan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz di tengah konflik AS-Israel dan Iran.
Pemerintah Iran membantah keras klaim Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terkait adanya pembicaraan penghentian perang.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf membantah adanya pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS).
Presiden Donald Trump mengatakan Selat Hormuz akan segera dibuka di bawah pengawasan AS dan Iran.
Hanya beberapa hari setelah pelantikan Presiden Donald Trump pada Januari 2025, serangkaian insiden kecelakaan pesawat fatal mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem
Selama di Gedung Putih, Trump kurang dan bahkan tidak membayar pajak hingga menutupi kepemilikan rekening di sejumlah negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved