Penggunaan Kendaaan Listrik Percepat Transisi ke Energi Ramah Lingkungan

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong dan mempercepat transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan.

Menurutnya, meski di tengah pandemi covid-19, inovasi pengembangan transportasi listrik di dalam negeri terus dilakukan sebagaimana telah tertuang dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2019/tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

“Kemarin di Kabupaten Bekasi telah diluncurkan produksi mobil listrik pertama yang dirakit di Indonesia. Ini menunjukkan pemerintah concern terhadap pengembangan kendaraan listrik,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Jumat (17/3).

Budi menuturkan, di tengah tren mobilitas global menunjukkan pergeseran secara eksponensial dari kendaraan konvensional menuju elektrifikasi, Indonesia memiliki potensi dalam memproduksi kendaraan listrik.

Dia menambahkan, salah satu kunci agar Indonesia dapat bersaing di persaingan industri kendaraan listrik global dengan menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan kendaraan listrik.

“Produk akhirnya tidak hanya berupa motor atau mobil listrik, tetapi juga komponen penting seperti suku cadangnya. Jadi industri ini akan terus dikembangkan,” ucapnya.

Baca juga:  Deretan Mobil Listrik Unjuk Gigi di JAW 2022

Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, dimulai dari regulasi yang mendukung, peningkatan riset dan inovasi kendaraan listrik, grand design pengembangan kendaraan listrik hingga hilirisasi di dunia industri.

Budi berharap, perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan didukung para alumninya dapat menjadi pelopor untuk terus berinovasi dalam upaya mewujudkan ekosistem kendaran listrik di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Gembong Primadjaja menjelaskan transisi energi dan elektromobilitas adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa lagi ditunda.

“Tidak hanya di sisi hulu yakni pembangkit listriknya, transisi dimulai dari sisi hilirnya yaitu transportasi,” ucap Gembong.

Dia menuturkan, adanya krisis keamanan global yang dipicu konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini memicu sejumah negara seperti Jerman mempercepat transisi energi ke EBT.

“Saat ini energi bukan hanya terkait aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga terkait pertahanan dan keamanan suatu negara,” jelasnya.

Gembong menyebut, sejumlah negara maju telah menargetkan pada tahun 2030 semua kendaraan sudah berbasis Battery Electric Vehicle (BEV).

“Untuk mempercepatnya, sejumlah insentif pun dikeluarkan pemerintah seperti: pemberian subsidi untuk pembelian BEV, zero road tax, zero registration tax for zero emission car, sampai ke pemberian diskon khusus perusahaan yang membeli BEV,” tutur Gembong.

"Indonesia perlu melakukan upaya percepatan transisi energi ke EBT. Dukungan penyediaan (supply) dari sisi pembangkitan yang disiapkan oleh PLN menjadi pendorong dan modal penting bagi percepatan tumbuhnya ekosistem elektromobilitas, karena nanti diharapkan sudah tidak ada kendala lagi di sisi supply listriknya,” pungkasnya.(OL-5)