Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan normalisasi kebijakan lewat penaikan Giro Wajib Minimum (GWM) tak akan mengganggu kondisi likuiditas perbankan.
Diperkirakan, likuiditas perbankan yang terserap akibat kenaikan GWM bakal mencapai Rp156 triliun pada 2022. "Jumlah itu berasal dari penyerapan likuiditas karena kenaikan GWM sebesar Rp193 triliun," ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (17/3).
Baca juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan
"Pada saat yang sama, BI juga memberikan insentif penurunan GWM kepada bank yang menyalurkan kredit kepada 38 sektor prioritas, yaitu Rp37 triliun. Secara neto di 2022, kenaikan GWM menyerap likuiditas Rp156 triliun," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan kenaikan GWM dilakukan bertahap oleh Bank Sentral. Hal itu juga diyakini tidak akan menggangu upaya perbankan dalam penyaluran kredit, maupun partisipasi dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Baca juga: Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor dari Arab Saudi
Sebab, BI memperkirakan alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih akan tinggi di level 31,5% hingga akhir tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dari kondisi rasio alat likuid per DPK 2019 yang hanya 21%.
"Kenaikan GWM tidak memengaruhi kemampuan perbankan menyalurkan kredit. Karena alat likuid per DPK di perbankan masih sangat tinggi," jelasnya.(OL-11)
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved