Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan normalisasi kebijakan lewat penaikan Giro Wajib Minimum (GWM) tak akan mengganggu kondisi likuiditas perbankan.
Diperkirakan, likuiditas perbankan yang terserap akibat kenaikan GWM bakal mencapai Rp156 triliun pada 2022. "Jumlah itu berasal dari penyerapan likuiditas karena kenaikan GWM sebesar Rp193 triliun," ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (17/3).
Baca juga: BI Kembali Tahan Suku Bunga Acuan
"Pada saat yang sama, BI juga memberikan insentif penurunan GWM kepada bank yang menyalurkan kredit kepada 38 sektor prioritas, yaitu Rp37 triliun. Secara neto di 2022, kenaikan GWM menyerap likuiditas Rp156 triliun," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan kenaikan GWM dilakukan bertahap oleh Bank Sentral. Hal itu juga diyakini tidak akan menggangu upaya perbankan dalam penyaluran kredit, maupun partisipasi dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Baca juga: Softbank Cabut dari Proyek IKN, Luhut Bidik Investor dari Arab Saudi
Sebab, BI memperkirakan alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan masih akan tinggi di level 31,5% hingga akhir tahun. Angka itu jauh lebih tinggi dari kondisi rasio alat likuid per DPK 2019 yang hanya 21%.
"Kenaikan GWM tidak memengaruhi kemampuan perbankan menyalurkan kredit. Karena alat likuid per DPK di perbankan masih sangat tinggi," jelasnya.(OL-11)
Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan penurunan BI Rate sebesar 25 bps pada Rabu (20/8), memberikan sinyal pelonggaran kebijakan moneter.
Penyelenggaraan IDBS 2025 sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, yang pada 2024 mencapai US$90 miliar dan naik 13% dari tahun sebelumnya.
PT Trimegah Karya Pratama atau UltraCorp terus mengembangkan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk perbankan.
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) kembali menyelenggarakan BCA Business Case Competition (BBCC), sebuah kompetisi tahunan bagi mahasiswa Indonesia.
Kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang mendorong banyak individu dan keluarga menjadikan asuransi jiwa sebagai bagian dari strategi perlindungan masa depan.
Sebagai platform investasi digital, Fundtastic terus berinovasi memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan di Indonesia.
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved