Mendag Lutfi Abai Panggilan DPR, PB PMII: Sikap Melawan Rakyat 

PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai ketidakhadiran Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi ke DPR untuk rapat bersama terkait kelangkaan minyak goreng (migor) adalah sikap "melawan" konstitusi yang pada gilirannya melawan rakyat.

"Mendag Lutfi tidak hadir dalam rapat bersama DPR RI dua kali secara berturut-turut terkait kelangkaan minyak goreng bagi PB PMII adalah bentuk perlawanan terhadap konstitusi, pada gilirannya melawan rakyat," kata Wakil Sekretaris Jendral PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM Hasnu, Selasa (15/3).

Menurut Hasnu, penegasan DPR RI yang akan memanggil paksa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait kelangkaan minyak goreng yang sudah berlangsung sebulan lebih ini jangan sampai hanya gertak sambal. DPR harus konkret karena memiliki kewenangan yang diberikan rakyat sehingga harus membuat kebijakan yang pro rakyat.

Langkah DPR agar memanggil paksa Mendag Lutfi, ujar Hasnu, adalah upaya tepat. Sebab, trias politika itu sangat jelas dalam sistem demokrasi. DPR mempunyai tanggung jawab terhadap rakyat sebagai manifesto dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. 

"Persoalaan kelangkaan minyak goreng ini adalah soal hajat hidup rakyat banyak. Belum lagi, rakyat Indonesia tengah dihadapkan dengan sejumlah persoalan lain terkait bahan pokok yang kian mahal," tutur Hasnu.

Baca juga: Antisipasi Penimbunan Minyak Goreng, Polda NTT Cek Stok Gudang

Di lapangan, imbuh Hasnu, selain kelangkaan minyak goreng, rakyat juga dihadapkan dengan harga bahan pokok yang diperkirakan melonjak jelang bulan Ramadan.

Hasnu menegaskan, PB PMII mendesak agar pimpinan DPR segera mengambil tindakan ril untuk membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. 

"PB PMII berharap pimpinan dan seluruh anggota DPR RI untuk mendesak pemerintah (Mendag) segera menghentikan krisis minyak goreng, hentikan penderitaan rakyat dengan membuat kebijakan pro rakyat kecil dan mengawalnya sebaik-baiknya," jelas Hasnu. 

DPR harus tegas untuk mengevaluasi bahkan mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar secepatnya mencopot Mendag Lutfi dari posisinya sebagai Menteri Perdagangan Indonesia demi kemaslahatan rakyat yang lebih besar. 

Mendag Lutfi, tukas Hasnu, terlihat seperti sudah tidak sanggup lagi memimpin Kementerian Perdagangan. Maka sudah sepatutnya, Presiden Jokowi mencari orang lain yang mau mengabdi untuk bangsa dan Negara. 

"PB PMII mengusulkan kepada Presiden Jokowi segera mengganti Mendag Lutfi dengan orang yang berkompeten dan berintegritas. Sehingga nantinya, menteri tersebut tidak menyalahkan rakyatnya apalagi mengorbankan rakyatnya seperti sekarang ini," pungkasnya.(RO/OL-5)