Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia sangat ulet dalam menghadapi berbagai krisis mulai dari krisis moneter pada 1997-1998 hingga yang terbaru yakni pandemi COVID-19.
“Apa yang disebut moral of the story, apa message dari itu (menghadapi krisis)? Dari sisi negara Indonesia adalah negara yang ulet,” katanya dalam Persiapan Keberangkatan Angkatan 181 dan 182 Beasiswa LPDP di Jakarta, hari ini.
Sri Mulyani menyatakan Indonesia tidak mudah pecah dan hancur karena adanya tekanan dan tantangan mengingat pemerintah senantiasa melakukan reformasi untuk memperkuat pondasi negara.
Ia menjelaskan dalam 30 tahun terakhir Indonesia telah menghadapi krisis besar seperti krisis moneter pada 1997-1998 yang menimbulkan dampak luar biasa hingga ekonomi mengalami kontraksi 13 persen.
Baca juga: Pengusaha Dukung Rencana Penaikan Tarif PPN 11%
Saat krisis moneter, perbankan mengalami kebangkrutan sehingga pemerintah harus mengambil alih bank-bank yang harus ditutup dan menimbulkan biaya sangat besar.
Perjalanan Indonesia dalam melalui krisis 1997-1998 menghasilkan banyak reformasi seperti Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK dan sebagainya.
Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak krisis global pada 2008 namun pemerintah pun berhasil memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi.
“Pada 2008 dan 2009 saat krisis global kita melahirkan OJK sebagai badan pengawas keuangan industri keuangan,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa tekanan dan tantangan bisa menghancurkan krisis tapi tidak menghancurkan Indonesia.
Indonesia mampu bangkit kembali menjadi negara yang lebih kuat melalui reformasi-reformasi yang akhirnya memperkokoh pondasi negara.
Ia tak memungkiri terkadang masa krisis membuat Indonesia mundur satu sampai dua langkah dari pencapaian-pencapaian yang telah ada namun hal itu tidak membuat negara ini mundur permanen.
“Memang sometimes krisis membuat set back. Tapi tidak membuat kita mundur permanen atau breakdown atau hancur. Kita maju lagi maju lagi dan maju lebih baik. Itu moral of the story level negara,” kata Sri Mulyani. (Ant/OL-4)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved