Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia sangat ulet dalam menghadapi berbagai krisis mulai dari krisis moneter pada 1997-1998 hingga yang terbaru yakni pandemi COVID-19.
“Apa yang disebut moral of the story, apa message dari itu (menghadapi krisis)? Dari sisi negara Indonesia adalah negara yang ulet,” katanya dalam Persiapan Keberangkatan Angkatan 181 dan 182 Beasiswa LPDP di Jakarta, hari ini.
Sri Mulyani menyatakan Indonesia tidak mudah pecah dan hancur karena adanya tekanan dan tantangan mengingat pemerintah senantiasa melakukan reformasi untuk memperkuat pondasi negara.
Ia menjelaskan dalam 30 tahun terakhir Indonesia telah menghadapi krisis besar seperti krisis moneter pada 1997-1998 yang menimbulkan dampak luar biasa hingga ekonomi mengalami kontraksi 13 persen.
Baca juga: Pengusaha Dukung Rencana Penaikan Tarif PPN 11%
Saat krisis moneter, perbankan mengalami kebangkrutan sehingga pemerintah harus mengambil alih bank-bank yang harus ditutup dan menimbulkan biaya sangat besar.
Perjalanan Indonesia dalam melalui krisis 1997-1998 menghasilkan banyak reformasi seperti Undang-Undang (UU) Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK dan sebagainya.
Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak krisis global pada 2008 namun pemerintah pun berhasil memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi.
“Pada 2008 dan 2009 saat krisis global kita melahirkan OJK sebagai badan pengawas keuangan industri keuangan,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan bahwa tekanan dan tantangan bisa menghancurkan krisis tapi tidak menghancurkan Indonesia.
Indonesia mampu bangkit kembali menjadi negara yang lebih kuat melalui reformasi-reformasi yang akhirnya memperkokoh pondasi negara.
Ia tak memungkiri terkadang masa krisis membuat Indonesia mundur satu sampai dua langkah dari pencapaian-pencapaian yang telah ada namun hal itu tidak membuat negara ini mundur permanen.
“Memang sometimes krisis membuat set back. Tapi tidak membuat kita mundur permanen atau breakdown atau hancur. Kita maju lagi maju lagi dan maju lebih baik. Itu moral of the story level negara,” kata Sri Mulyani. (Ant/OL-4)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved