Komisi VI DPR Dorong BNI dan Himbara Permudah Akses Kredit Masyarakat

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyoroti maraknya kasus pinjaman online (pinjol) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Ia mendorong Bank Negara Indonesia (BNI) serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya untuk membuat dan memiliki produk pinjaman yang accessible, lebih murah, mudah dan cepat agar masyarakat di Sulsel khususnya bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah sehingga tidak terjerat pinjol. 

Demikian disampaikan Martin usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan Eselon 1 Kementerian Investasi/ BKPM, Eselon 1 Kementerian BUMN, Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk Wilayah 07, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Makassar, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirut Perum Perikanan Indonesia (Perindo) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (25/2).  

“BNI harus lebih baik melakukan fungsinya terkait korporasi, terutama dalam pengembangan ekonomi di kawasan Indonesia Timur ini. Kita menyoroti peran BNI dalam melakukan edukasi untuk literasi keuangan karena kita mendapati di Sulawesi Selatan ini banyak juga kasus terkait pinjol," jelasnya.

"Jadi itu termasuk salah satu peran yang harus dilakukan oleh BNI, mungkin juga harus bersama-sama dengan Himbara lainnya seperti BRI, harus bisa memiliki produk-produk (untuk pinjaman) yang lebih murah, mudah dijangkau oleh masyarakat,” ungkap Martin.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini menuturkan bahwa Komisi VI DPR RI hendak mengkomunikasikan hal tersebut pada holding ultra mikro yang telah dibentuk oleh Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menyarankan BUMN untuk dapat membuat diversifikasi produk pinjaman.

“Nah ini nanti mau kami connect-kan, juga mungkin ke holding ultra mikro yang sudah dibentuk oleh Kementrian BUMN. Dari sisi BUMN-nya sendiri harus membuat diversifikasi produk dan juga lebih mudah diakses masyarakat jadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman lebih mudah, murah, cepat. Itu harus bisa disediakan oleh Himbara ini sehingga masyarakat tidak terjebak ke dalam pinjol,” pungkasnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti A.N. Anam juga menyinggung persoalan masyarakat yang terjerat pinjol dan meminta BNI untuk mempermudah akses kredit kepada masyarakat yang memerlukan pinjaman uang sebagai kebutuhan hidup maupun usaha.

Menurutnya, dengan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI sebesar 6 persen tidak terlalu tinggi, namun cukup sulit diakses masyarakat.  “Banyak masyarakat di daerah sekarang ini terjerat pinjol. Kita tahu suku bunga KUR BNI (sebesar) 6 persen iya, sangat murah tapi kalau susah untuk apa? Apa strategi BNI dalam mensiasati bagaimana rakyat bisa mengakses kredit seluas-luasnya?" tanyanya

"Dan harapan kami masyarakat yang perlu (uang) Rp2-3 juta untuk dapat dikasih. Jangan sepelekan rakyat kecil, mereka perlu dibantu, perlu didorong bagaimana mendapatkan kredit murah tapi dapat aksesnya mudah,” tandas politikus PDI-Perjuangan itu. (RO/OL-09)