Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
LANGKAH Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam menghentikan 21 entitas yang diduga melakukan kegiatan ilegal patut diapresiasi. Hal itu penting agar konsumen tidak tertipu dengan kegiatan usaha tanpa izin.
"Kami mengucapkan terima kasih atas langkah tegas OJK dan SWI yang terus memberantas akun-akun palsu yang berupaya menipu masyarakat luas," kata VP Operation Upbit Indonesia Resna Raniadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: Investasi Bodong Kian Marak, Bibit Ajak Masyarakat Jadi Investor ...
Untuk diketahui, OJK menghentikan 21 entitas yang terdiri dari 16 money game, 3 perdagangan aset kripto, dan 2 entitas perdagangan robot trading. Mereka diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin atau ilegal salah satunya adalah duplikasi dari PT Upbit Exchange Indonesia berupa penawaran investasi melalui Telegram.
SWI menemukan adanya penawaran investasi melalui Telegram dengan menggunakan nama Upbit. Manajemen perusahaan menegaskan akun Telegram investasi yang mengatasnamakan Upbit tersebut merupakan akun palsu.
“Kami menegaskan bahwa akun telegram mengatasnamakan PT Upbit Exchange Indonesia merupakan akun palsu dan bukan merupakan bagian dari kelompok perusahaan PT Upbit Exchange Indonesia," lanjut Resna.
Menurut dia, masyarakat dapat mengakses situs www.cekfintech.id yang dihadirkan pemerintah beserta Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebagai upaya memastikan legalitas perusahaan fintech.
Baca juga: Vincent Raditya Dkk Kena Peringatan karena Promosikan Judi
Ia menambahkan, Upbit sebagai bursa aset digital memiliki izin resmi dan teregulasi di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak awal beroperasi pada 2018.
Seiring bertambah banyak pengguna, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang menipu dengan mengatasnamakan Upbit. "Kami akan terus berkoordinasi dengan aparat dan pihak Telegram agar akun–akun palsu tersebut dapat segera diberantas,” tegas Resna. (RO/A-3)
Kehadiran OJK diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah, terutama mengembangkan UMKM.
Hingga saat ini, peran kolaborasi dan ketatnya pengawasan oleh OJK menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi di berbagai Fintech.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (18/7).
Santunan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara terhadap para pekerja yang melaksanakan tugasnya yang dapat mengalami risiko tertentu dan tidak dapat diprediksi.
Metode pembayaran paylater kini telah menjadi hal yang akrab di kalangan masyarakat Indonesia. Fleksibilitas merupakan salah satu keunggulan paylater.
Predikat Badan Publik Informatif merupakan predikat tertinggi bagi badan publik dalam hal keterbukaan informasi publik. Urutan predikat keterbukaan informasi publik dari yang tertingg
tiga bentuk dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan kewenangaN Bappebti
KISRUH investasi antara Sugiarto Hadi dengan PT Monex Investindo Futures (MIF) dan PT Surya Anugerah Mulia (SAM) yang bergulir sejak 2015, kini memasuki babak baru.
MENDAG Muhammad Lutfi diminta untuk memerintahkan kepala Bappebti untuk membatalkan dua surat Kepala Bappebti yang dinilai cacat prosedur.
Bappebti) memblokir 137 domain yang terdiri dari 117 situs web, 12 akun Instagram, dan 8 akun Facebook entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tak berizin.
SUGIARTO Hadi, memberikan deadline selama tiga (3) hari mulai Senin (7/6) sampai Rabu (9/6) kepada Mendag dan Muhammad Lutfi dan Kepala Bappebti untuk menindak tegas dua perusahaan pialang.
Wamendag mengataka silakan investor crypto semua masuk ke Indonesia tetapi ada batasan-batasan regulasi, kerangka ekonomi, keuangan dan lain-lain yang harus dipenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved