Kerja Sama Global Dibutuhkan untuk Pulih Bersama

PERTEMUAN Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) selama dua hari 17 s.d. 18 Februari 2022, menghasilkan komunike atau hasil komunikasi hasil dari pertemuan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama dua hari anggota negara G20 bekerja sama baik dari sisi para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral untuk merumuskan solusi atas berbagai masalah yang tidak mudah. Seperti pemulihan dunia yang tidak merata akibat pandemi covid-19, maupun dari tantangan-tantangan baru. Contohnya ialah kenaikan harga komoditas, gangguan rantai pasok, juga kenaikan inflasi sebagai akibat dari tidak seimbangnya permintaan dan pasokan.

Inflasi tersebut akan berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakan di berbagai negara maju, yang berpotensi menciptakan dampak rambatan atau spillover. Suasana geopolitik juga menambah tantangan bagi upaya pemulihan global yang dilakukan oleh semua negara.

Pertemuan juga membahas mengenai kondisi negara-negara berkembang dan negara miskin yang mengalami krisis utang yang sangat tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kerja sama global untuk bisa memberikan ruang bagi negara-negara tersebut untuk bisa pulih kembali.

"Oleh karena itu semangat kerja sama ini menjadi sangat penting," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada konferensi pers, Jumat (18/2).

Negara G20 bertekad untuk terus memimpin pertemuan jalur keuangan (G20 Finance track), yang merupakan pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Bank Sentral, membawa hasil komunike ke pertemuan Spring Meeting IMF pada bulan April di Washington DC Amerika Serikat. Pertemuan G20 akan berlanjut pada bulan Juli, dan bertemu lagi pada Annual Meeting IMF World Bank AS pada bulan Oktober.

"Hasil dari pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral ini nanti akan menjadi bahan penting bagi pertemuan pimpinan-pimpinan negara pada bulan Oktober," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Penurunan Emisi Karbon Butuh US$3,5 T, BI Soroti Keuangan Berkelanjutan

Dalam pertemuan Finance Track dibahas berbagai isu yang begitu penting, sesuai dengan prioritas presidensi Indonesia, yaitu terhadap 6 hal.

Pertama adalah mengenai ekonomi dan kesehatan global, termasuk mendapatkan laporan dari joint finance and health task force yang dibuat antara Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan di dalam rangka menangani pandemi, dan menciptakan public private partnership.

Kemudian juga dibahas mengenai arsitektur keuangan internasional dan juga sektor keuangan, yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia.

Di hari pertama juga dilakukan seminar yang dihadiri oleh para praktisi ahli mengenai penguatan arsitektur kesehatan global, terkait isu pandemi, untuk dunia bisa menyiapkan diri terhadap pengaruhnya ke ekonomi.

"Dalam seminar ini dibahas mengenai bagaimana arsitektur kesehatan global atau arsitektur keuangan kesehatan global bisa diperkuat," kata Srimul.

Pada hari kedua, Jumat (18/2), Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 FMCBG) membahas tiga isu penting. Pertama pada sesi Finance Track membahas bagaimana seluruh dunia memahami tantangan krisis dari perubahan iklim, untuk bisa keluar dengan perumusan kebijakan di bidang keuangan, dan menciptakan aksi yang kredibel.

Pada sesi kedua, forum G20 mengenai pentingnya infrastruktur bagi seluruh dunia, terutama karena pandemi mempengaruhi kecepatan maupun kondisi dari pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

"Bagaimana di antara negara g20 dan dunia bisa membangun infrastruktur secara keberlanjutan dengan kualitas yang baik dan juga dengan partisipasi sektor swasta," kata Srimul.

Pada sesi ketiga, yang diakui Menkeu mengalami banyak kemajuan yaitu mengenai international taxation atau perpajakan internasional. Pada sesi ini dibahas kesepakatan internasional mengenai pajak yang menyangkut dua pilar.

Pilar pertama mengenai perpajakan sektor digital yang selama ini menjadi salah satu isu yang sangat tegang di antara negara-negara G20 maupun di seluruh dunia.

"Telah disepakati mekanisme perpajakan terutama menyangkut sektor digital yang bergerak secara internasional," kata Menkeu.

Pilar kedua, menyangkut global minimum taxation untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak antarnegara, yang kemungkinan bisa terjadi upaya menghindari pajak tax avoidance dan tax evasion.

"Bagaimana semua negara bisa bersama-sama menghindari langkah-langkah yang dilakukan oleh pembayar pajak yang untuk menghindari perpajakan dengan langkah pilar yang kedua yaitu memberlakukan minimum taxation dan juga kerangka kerja sama," kata Menkeu. (A-2)