Dana Subsidi Dunia US$1,8 Triliun Hancurkan Alam

DUNIA harus memangkas subsidi tahunan yang merusak lingkungan senilai US$1,8 triliun. Ini menurut studi Kamis (17/2) dari kelompok bisnis, salah satunya yang didirikan oleh taipan Richard Branson.

Laporan itu, memperkirakan nilai subsidi negara yang merusak tersebut, ditugaskan oleh inisiatif nirlaba Branson Tim B dan koalisi global Business for Nature, yang terdiri dari organisasi akademik, perusahaan, dan lingkungan. Subsidi besar dengan total 2% dari PDB global, imbuh kedua organisasi, mendanai penghancuran alam global dan pemerintah di seluruh dunia harus bertindak. 

Studi itu menemukan bahan bakar fosil, pertanian, dan industri air menerima lebih dari 80% dari semua subsidi yang berbahaya bagi lingkungan per tahun. Mereka meminta pemerintah untuk mengalihkan, menggunakan kembali, atau menghilangkan subsidi tersebut pada 2030 untuk membantu membiayai ekonomi global nol emisi.

Pemerintah di seluruh dunia membayar sekitar US$640 miliar untuk mendukung industri bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, polusi udara dan air, dan penurunan tanah. Pertanian menerima sekitar US$520 miliar, klaimnya, dalam bentuk subsidi yang berkontribusi terhadap erosi tanah, polusi air, penggundulan hutan, emisi gas rumah kaca, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat alami.

Subsidi lain senilai US$350 miliar untuk industri air dikatakan membantu mendanai polusi air dan risiko ekosistem laut dan jalur air. "Alam menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kita tidak pernah hidup di planet dengan keanekaragaman hayati yang begitu sedikit," kata Christiana Figueres, kepala kelompok kerja iklim The B Team.

"Setidaknya US$1,8 triliun mendanai perusakan alam dan mengubah iklim kita sambil menciptakan risiko besar bagi bisnis yang menerima subsidi." Dia menambahkan bahwa subsidi yang berbahaya harus diarahkan untuk melindungi iklim dan alam daripada membiayai kepunahan kita sendiri.

Baca juga: Raksasa Minyak Repsol Raih Untung Terbesar dalam Satu Dekade

Studi itu diterbitkan satu bulan sebelum fase berikutnya dari KTT keanekaragaman hayati PBB COP15 di Jenewa. Penelitian ini didasarkan pada data dari pengawas Badan Energi Internasional dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, yang merupakan klub ekonomi industri yang mencakup anggota G20 yang kaya. (AFP/OL-14)