Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
STAF Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto menyebut bakal ada 150 kegiatan yang digelar di Indonesia selama Presidensi G20 tahun ini
"Di dalam Indonesia Presidensi G20 dalam satu tahun ada 150 lebih kegiatan di Indonesia salah satunya minggu depan ini," ungkap Sudarto.
Adapun satu kegiatan yang akan diadakan di Jakarta, yakni pada 15 Februari hingga 18 Februari 2022 ialah 2nd Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) atau pertemuan para deputi & 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings (FMCBG) yang berlangsung di JCC dan Gelora Bung Karno, Jakarta.
Para delegasi akan bermalam di tiga hotel yang sudah ditentukan, yaitu Hotel Fairmont, Hotel Mulia, dan Hotel Sultan. Kegiatan G20 ini bakal berlangsung 15 Februari hingga 18 Februari 2022.
"G20 mewakili lebih dari 80 persen GDP dunia, lebih dari 80 persen perdagangan dunia, dan lebih dari 60 persen penduduk dunia. Jadi apa saja yang akan disepakati dalam G20 ini akan sangat berdampak pada pola percaturan dunia dan berdampak pada Indonesia," ujar Sudarto.
Baca juga : KTT G20, Momen Membangun Pariwisata Berkelanjutan
Adapun Indonesia ditetapkan menjadi presidensi G20 sejak Riyadh Summit 2020 dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di Roma.
Serah terima Presidensi G20 Indonesia dimulai pada 1 Desember 2021.
Nantinya Indonesia akan serah terima presidensi berikutnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada akhir 2022 mendatang.
Sebanyak 20 negara yang tergabung, yakni Meksiko, Brazil, Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, China, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, dan Australia. (OL-7)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved