Pengusaha Nilai Pemerintah Lengah Majukan UMKM, Ini Alasannya

WAKIL Ketua Umum bidang Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bobby Gafur Umar menuturkan, lengahnya perhatian pemerintah untuk memajukan UMKM sama saja membuang kesempatan besar yang ada. Sebab, sektor usaha itu berkontribusi signifikan pada perekonomian dan mampu menyerap sekitar 98% tenaga kerja nasional.

Pembukaan pasar dan kemudahan akses pembiayaan menurutnya menjadi kunci utama agar UMKM bisa tampil di panggung dunia. Selain itu, UMKM nasional juga bisa melakukan inovasi dan mengembangkan ekonomi halal yang saat ini tengah diminati.

"Penduduk kita ini lebih dari 270 juta orang, tapi pemain nomor 4, sedangkan Malaysia yang lebih sedikit dia menjadi pemain nomor 1. Mendag punya rencana besar di 2022 untuk fesyen halal week di Indonesia. Jadi kita mesti jadi pemain terdepan, jadi UMKM tidak hanya menjadi jagoan di negara sendiri," imbuhnya dalam Media Group Network Summit 2022 bertajuk Sinergi Bersama untuk Penguatan Sektor Riil, Kamis (27/1).

"Itu penting. Kita harus bangun yang nilai tambah, tadi tidak hanya yang besar-besar seperti nikel. Yang kecil-kecil juga mesti didorong. Kalau yang besar itu saya rasa sudah on track, tinggal yang di bawah bagaimana dia bisa main di dunia, ekonomi halal itu potensial," sambung Bobby.

Kadin Indonesia, lanjutnya, telah menyusun program pendampingan kepada UMKM. Pelaku di sektor UMKM akan didorong untuk bermitra dengan usaha-usaha besar nasional, atau investor besar.

Baca juga: Ini yang Dilakukan Pemerintah untuk Dorong Pertumbuhan UMKM

Gayung bersambut, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan berharap pemerintah pusat bisa memastikan kebijakan yang mendukung UMKM daerah dapat berjalan dengan baik. Pasalnya, kebijakan yang dibuat pemerintah kerap diterjemahkan berbeda di lapangan dan akhirnya tak bisa dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran kebijakan.

"Kalau kita melihat usaha besar mengakses permodalan itu tidak sulit. Tapi masyarakat yang ada di daerah ketika ingin berusaha dan membutuhkan modal itu sulit," imbuh Helmi.

"Pemerintah pusat ada program KUR, tapi itu juga masih ada batasan-batasan yang membuat masyarakat kecil di daerah itu sulit mengaksesnya, itu terlihat serapan dana KUR rendah di Bengkulu. Karena memang masyarakat sulit mengakses itu, ada syarat punya usaha sekian tahun," tambahnya.

Beruntungnya, kata Helmi, Pemkot Bengkulu dapat mengatasi persoalan tersebut melalui program Sami Sake (Satu Miliar Satu Kelurahan). Program itu digulirkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan pelaku UMKM, atau pun masyarakat yang baru ingin memulai usaha.

Pemkot Bengkulu menggandeng sejumlah lembaga keuangan non bank yang ada seperti koperasi dan BMT untuk menyalurkan pendanaan. "Masyarakat yang tadinya tidak punya usaha, dengan pinjam Rp5-7 juta, dia bisa bikin usaha di rumahnya," kata Helmi.

"(Sebanyak) 20 ribu lebih rumah tangga yang kemudian bisa mengakses program tersebut. Melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Kita selalu memantau, membentuk tenaga pendamping. Untuk memastikan penerima manfaat Sami Sake itu bisa meningkatkan penghasilannya," pungkas dia. (A-2)