BP2MI Ingatkan Masyarakat Jangan Termakan Hasutan Mafia Tenaga Kerja

KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyampaikan bahwa saat ini banyak hasutan dilakukan oleh mafia penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal yang memanfaatkan momentum penutupan atau penundaan keberangkatan CPMI ke luar negeri karena situasi pandemi Covid-19. Hal itu dikatakan Benny saat pelepasan 98 orang CPMI program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan, di Wisma Hijau, Depok, Kamis (27/9).

"Selama ini terlalu banyak di hasut di media sosial dituduhkan penutupan karena pemerintah Indonesia atau dituduhkan penutupan karena BP2MI. Apa urusannya negara menutup atau menghalangi orang bekerja, tapi kan hasutan-hasutan di media sosial rame," ujar Benny.

Baca juga: Calon Pekerja Migran Indonesia Puji Dukungan Pemerintah

Menurutnya, yang membuat keputusan dibuka atau ditutupnya penempatan itu adalah keputusan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bukan BP2MI. Namun, lanjutnya, jangan salahkan Kemnaker juga, karena Kemnaker pun membuat keputusan sesuai keputusan dari negara penempatan.

BP2MI tugasnya menempatkan jika keputusan Kemnaker penempatannya dibuka. Oleh karena itu, katanya, jangan terhasut oleh berita-berita yang mengatakan pemerintah menghalangi warganya untuk bekerja di luar negeri.

"Aparat negara itu disumpah atas nama Tuhan dan agama, disumpah atas nama konstitusi negara. Jika terlibat kejahatan maka artinya telah berkhianat dan kita harus perangi bersama, itu prinsip saya," tegas Benny.

Ia mangaku telah mengetahui pihak-pihak yang gencar melakukan hasutan di media sosial tersebut dan itu mereka lakukan demi keuntungan bisnis pribadi dan jelas-jelas bertentangan dengan negara.

"Pertama kelompok mafia penempatan ilegal yang terus menghasut, dia memanfaatkan momentum penutupan ke media sosial. Kedua para ijon rente para rentenir yang kita putus bisnisnya, mereka marah juga karena bisnisnya hilang. Mafia penempatan ilegal bisnisnya hilang karena kita tangkap, kita gerebek dan kita proses hukum," ungkapnya.

"Dua musuh negara yang sedang kita perangi di era kepemimpinan saya ini marah. Akhirnya menggunakan kesempatan isu penundaan Korea dan Thailand untuk menghasut melalui media sosial," lanjut Benny.

Dalam kesempatan itu, ia merinci dari keberangkatan 98 orang ke Korea Selatan tersebut yakni dari Jawa Tengah 49 orang, Jawa Barat 23 orang, Jawa Timur 23 orang, Lampung 1 orang, dan Yogyakarta 2 orang.

"Total yang sudah berangkat sampai dengan gelombang ke 8 adalah 441 orang. meskipun sebenarnya yang harus berangkat masih banyak," ungkap Benny.

Untuk itu, menurutnya salah persepsi orang yang mengatakan bahwa selama pandemi tidak ada keberangkatan pekerja ke luar negeri. Meskipun tidak sesuai target karena banyak penundaan dan penutupan dari negara penempatan akibat situasi pandemi covid-19.

"Pada 2020 saat pandemi covid-19 yang telah berangkat 113 ribu PMI ke luar negeri, berarti penempatan ada. Tahun 2021 lebih parah situasinya, hanya 72 ribu yang berangkat."

Kalau setiap tahun dihitung yang berangkat harusnya rata-rata 277 ribu orang, berarti yang tidak sempat berangkat ke luar negeri itu mencapai 160 ribu. "Jadi anak anak bangsa yang kehilangan kesempatan bekerja karena covid-19 di  2020 kurang lebih 160 ribu tepatnya 164 ribu. Tidak bisa berangkat dan beberapa negara sampai hari ini ditutup," katanya.

Benny juga menyampaikan saat situasi keberangkatan ke Korea Selatan tertunda selama 2 tahun. Sebetulnya bukan hanya Korea Selatan tetapi ada juga Taiwan. "Kalau Korea dan Taiwan itu istilahnya menunda sedangkan negara lain ditutup," pungkasnya. (RO/A-1)