Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA mengangkat problema digitalisasi dalam Digital Economy Working Group (DEWG) selama agenda Presidensi G20 berlangsung Indonesia hingga November 2022 mendatang. Sebab isu digital menjadi penting di ranah internasional, terkait pemerataan akses dan data kelola data lintas negara.
Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Mira Tayyiba menjelaskan dalam Forum G20, peran 19 negara termasuk Indonesia ini berperan mewakili 65% dari penduduk dunia. Indonesia didaulat untuk menjadi penyeimbang kekuatan dan kepentingan negara-negara berkembang.
Dalam konteks digital, kata Mira, pandemi telah mengakselerasi perekonomian beralih ke digital. Namun dalam praktiknya, menunjukkan digital melebarkan kesenjangan ekonomi.
Ia mencontohkan, pada kelompok masyarakat yang bisa mengakses layanan digital atau mampu menggunakan teknologi digital akan mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak dapat akses lantas akan makin terisolasi.
"Kami berusaha agar kesenjangan huruf K ini jangan terlalu lebar. Di sini digital harus hadir sebagai solusi. Tapi yang dikhawatirkan, di sisi lain digital juga memperlebar kesenjangan ini atau terjadi digital paradox," kata Mira Tayyiba yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, di Jakarta, Rabu (26/1).
Berkaca di dalam negeri, wilayah Indonesia yang ingin mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bisa dijembatani oleh digital, yang semakin kuat di masa pandemi.
Dengan kondisi ini latar belakang kesenjangan, khususnya di dunia digital mengangkat tiga isu Presidensi G20 yaitu transformasi digital, arsitektur kesehatan global, dan energi transisi.
Baca juga: Menkominfo: Presidensi G20, Momentum Kembangkan Transformasi Digital Inklusif
Co-Chair Digital Economy Working Group G20 Dedy Permadi mengatakan pada DEWG dengan arena Indonesia memimpin isu digital untuk pertama kalinya di level working group, maka ada tiga ekspektasi untuk dicapai.
Target pertama, working group ini ingin menciptakan kesepakatan di antara negara-negara G20 agar internet dan konektivitas bisa membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Di tengah pandemi ketika ada kontraksi ekonomi global, kami ingin forum G20 ini memanfaatkan potensi ruang digital untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Dedy.
Ini tidak terkecuali membangun kerja sama untuk pemerataan akses internet di Indonesia dengan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dalam hal telekomunikasi. (A-2)
Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan industri sistem pembayaran, salah satunya Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi.
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved