Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, Indonesia memiliki banyak tantangan pemulihan ekonomi di 2022. Selain ketidakpastian dari pandemi covid-19, dinamika perekonomian global turut membayangi laju pemulihan Indonesia.
Tantangan yang tidak bisa dihindari antara lain, tidak meratanya distribusi vaksin, pelemahan ekonomi di Tiongkok akibat ambruknya sektor properti, krisis energi di sejumlah negara, dan pengetatan kebijakan moneter oleh The Federal Reserve (The Fed).
"Terkait dengan situasi-situasi tersebut, kita perlu merespon secara fleksibel dan adaptif," kata Airlangga saat memberi sambutan dalam Indonesia Economic Outlook 2022 bertema Momentum Presidensi G20 untuk Akselerasi Pemulihan Ekonomi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Selasa (25/1).
Respon fleksibel dan adaptif itu akan didorong dengan terus meningkatkan efektivitas vaksinasi. Pasalnya, akselerasi vaksinasi dinilai ampuh membuat perekonomian nasional kembali bergeliat. Terlebih, imbuh Airlangga, penanganan pandemi saat ini memiliki tren yang cukup positif.
Pengambil kebijakan juga akan mengejar target tuntasnya vaksinasi primer di triwulan II 2022. Beriringan dengan itu, vaksin booster juga mulai digulirkan sejak 12 Januari 2021 untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sementara dari sisi perekonomian, lanjut Airlangga, pemerintah telah mengalokasikan dana progtak Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 yang memiliki fokus pada tiga bidang, yakni, kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan ekonomi. Dia berharap stimulus tersebut mampu menjaga pengendalian pandemi dan mengerek pertumbuhan ekonomi.
"Pertumbuhan ekonomi di 2022 ditargetkan dapat tumbuh 5,2%, dan penanganan covid dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut. Oleh karenanya kerja sama para stakeholder sangat diperlukan dan ini menjadi kunci bagi pemulihan dan mendorong pembangunan ke depan," urai dia.
Baca juga: Mandiri Investment Forum 2022 Hadirkan Ribuan Investor Dunia, Catat Agendanya
Selain itu, secara beriringan pemerintah juga menjalankan agenda transformasi ekonomi. Tujuannya, untuk membuat Indonesia memiliki fondasi perekonomian yang kokoh pascapandemi. Transformasi itu diwujudkan melalui ragam regulasi yang dikeluarkan, salah satunya ialah Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Salah satu aturan dalam produk hukum tersebut ialah kemudahan investasi dan berusaha. Diharapkan, penanam modal akan menaruh minat dan berinvestasi di Tanah Air. Pasalnya, investasi yang masif dapat mendorong penciptaan lapangan kerja secara luas. Karenanya, pemerintah menawarkan sejumlah insentif bagi pemodal yang berinvestasi di Indonesia.
"Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Kemudahan investasi tentu perlu didorong oleh para pemda, dan agar pencapaian lapangan kerja bisa lebih luas dan terjasdi akselerasi pemulihan ekonomi di masyarakat," jelas Airlangga.
Dia menambahkan, salah satu faktor yang juga bisa mendorong perekonomian Indonesia ialah Presidensi G20 2022. Pasalnya, kata Airlangga, gelaran yang mempertemukan 18 ribu delegasi di 19 kota dalam 150 pertemuan tersebut memiliki dampak keekonomian yang positif.
"Salah satu yang juga akan didorong di 2022 adalah keketuaan atau presidensi Indonesia di G20, Indonesia akan berada di dalam panggung dunia, sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan maupun investasi," imbuhnya.
"Diperkirakan akan mendorong kegiatan yang akan mempekerjakan 33 ribu lapangan kerja, meingkatkan konsumsi sebesar Rp1,7 triliun, dan meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, dan akan bermanfaat 2 kali lipat dari penyelenggaraan IMF-WB di 2018 lalu," pungkas Airlangga. (A-2)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Dipimpin Menko Airlangga, delegasi Indonesia bertemu pejabat AS bahas tarif, ekonomi digital, dan kerja sama mineral kritis.
Presiden Prabowo dan Menko Airlangga hadiri KTT BRICS 2025, dorong multilateralisme, reformasi global, dan perkuat kerja sama negara Global South.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terbang ke Washington DC dari Rio de Janeiro.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
pemimpin negara anggota BRICS, termasuk Presiden Prabowo Subianto, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang tertuang dalam Leaders' Declaration
PEMERINTAH Indonesia menawarkan komitmen pembelian produk Amerika Serikat untuk menjawab tarif AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved