Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
INDONESIA memiliki peluang besar untuk memimpin langkah-langkah pemulihan dari dampak pandemi covid-19. Apalagi saat ini Indonesia tengah menjadi tuan rumah dari pelaksanaan G20. Persoalan kesehatan, perekonomian global, dan transisi energi bisa diatasi melalui keketuaan Indonesia.
"Indonesia menurut saya bisa masuk ke sana. Jadi karena pandemi ini semua itu diulang semua, dan sangat kebetulan Presidensi G20 saat ini ada di Indonesia dan itu bisa dimanfaatkan," ujar Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro kepada Media Indonesia, Kamis (20/1).
Dari sisi kesehatan, kata Ari, persoalan yang saat ini mengemuka ialah terkait pemerataan akses vaksin. Pasalnya, banyak negara berkembang dan miskin yang kesulitan mendapatkan vaksin. Dampaknya, pemulihan dari keterpurukan akibat pandemi tak terjadi secara merata.
Negara-negara di Afrika misalnya, menjadi bukti nyata dari dampak vaksin yang tak merata. Alih-alih membaik, justru pandemi kembali meledak karena munculnya varian omikron. Ari bilang, Indonesia bisa mengambil kesempatan dalam G20 dengan mendorong pemerataan vaksin ke seluruh negara melalui kesepakatan maupun perjanjian tingkat global.
"Lalu vaksin itu ada patennya, apakah memungkinkan paten itu di-share ke negara lain, utamanya negara berkembang dan miskin. Kemudian pengaturan itu juga bisa digunakan sebagai langkah mitigasi bila ada pandemi lain," kata Ari.
Hal kedua yang bisa direngkuh Indonesia dari pelaksanaan G20 ialah menjadi pemecah kebuntuan atas rantai pasok dan ketenagakerjaan yang saat ini menjadi masalah di beberapa negara maju. Melalui forum G20, Indonesia bisa mendorong kesepakatan mengenai konfigurasi lokasi pabrik-pabrik dan tenaga kerja.
Baca juga : Sudah Penuhi DMO, 75 Kapal Pengangkut Ekspor Batu Bara Diizinkan Berlayar
Berbarengan dengan itu, dorongan untuk mengoptimalisasi teknologi digital menjadi penting. Hal-hal tersebut bisa diwujudkan melalui kesepakatan negara-negara G20 untuk membuat kebijakan makro ekonomi yang saling menguatkan.
Alih-alih maju dan pulih sendiri, kesepakatan untuk pulih bersama mestinya menjadi buah pemikiran yang dipegang oleh tiap-tiap negara.
"Event G20 ini mungkin bisa untuk meningkatkan koordinasi kebijakan tiap negara. Memang kebijakan negara itu merupakan kedaulatan, tapi itu bisa dikooridinasikan agar tidak berdampak terlalu buruk kepada negara lain," jelas Ari.
Hal ketiga ialah menyangkut ambisi pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan. Ari bilang, ambisi itu tak bisa dilakukan secara spasial. Kebijakan untuk mewujudkan agenda tersebut juga harus selaras antara satu negara dengan negara lainnya.
"Di forum tersebut bisa dikoordinasikan agar transisi energi itu berjalan lancar. Jadi negara maju tidak hanya meminta negara lain tidak menggunakan batu bara, tapi juga ada dukungan kepada negara-negara yang dimaksud. Karena kita tahu transisi itu tidak murah, jadi harus ada bantuan juga supaya target pemanfaatan energi bersih itu bisa tercapai," pungkas Ari. (OL-7)
DATA Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini dikritik dan menjadi diskursus di ruang publik. Itu karena angka-angka yang dirilis dianggap tidak mencerminkan realitas yang ada. Angka
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Menteri Pariwisata menjelaskan perjalanan wisatawan nusantara pada kuartal kedua 2025 mencapai 331,37 juta perjalanan atau meningkat 22,32% dibandingkan kuartal kedua 2024.
Gaikindo menyatakan daya beli masyarakat saat ini masih lesu, tercermin dari tren penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Core menilai ada kejanggalan beberapa komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved