Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENERAPAN pajak karbon atau carbon tax di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan diterapkan pada April mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, kebijakan ini tidak memengaruhi signifikan harga listrik kedepannya.
Perhitungan pajak karbon pada sektor energi yang diusulkan pemerintah adalah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau US$2 per ton, kemudian US$5 per ton (Rp75/kg CO2e), dan US$10 per ton (Rp150/kg CO2e). Dengan usulan Rp30 per kg/CO2e, kenaikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik terhitung hanya Rp0,58 per kWh (kilowatt-hour).
"Sekarang keseharian BPP Rp1.400 per kWh. Jadi Rp1.400 ditambah Rp0,58 per kWh, kecil lah angkanya. BPP tidak berasa. Ini kita jalankan dulu, angka US$2 per ton ini untuk trigger. Kedepannya mekanisme pasar yang bekerja," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam konferensi pers virtual, Selasa (18/1).
Usai uji coba perdana pada April mendatang, pemerintah bakal memberlakukan pajak karbon untuk PLTU dengan kapasitas di bawah 100 megawatt (MW) pada 2023. Total kapasitas terpasang PLTU di bawah besaran tersebut ialah 2.263,6 MW atau 3,17% dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik.
Rida menerangkan, dengan adanya penerapan perdagangan dan pajak karbon dikhawatirkan menganggu operasional pembangkit listrik tersebut. Pasalnya PLTU di bawah 100 MW dianggap menjadi tulang punggung sistem kelistrikan di luar Pulau Jawa dan Sumatera.
Baca juga : OPEC: Permintaan Minyak 2022 Mampu Atasi Ancaman Omikron
"Jangan sampai karena (pajak) karbon tinggi kemudian ditutup dan jadi gelap gulita. Itu membuat tidak elok. Carbon trading di 2023 itu dimaksudkan yang di bawah 100 MW tidak bareng dengan PLTU lainnya," tutup Rida.
Tarif pajak karbon ini menggunakan skema cap & tax. Dalam rilis ESDM disebutkan, bakal terdapat tambahan biaya dari sisi produksi maupun tambahan harga dari sisi konsumen oleh produsen yang menghasilkan emisi seperti batubara, minyak, dan gas bumi seiring diberlakukannya pengenaan pajak karbon.
Pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp29/kWh(kilo Watt hour) dan tambahan di industri sebesar US$5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kWh.
Di sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh (Terra Watt hour), dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun, maka pengenaan pajak karbon senilai US$1 per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp76,49 miliar, data perhitungan ESDM. (OL-7)
Formula 1 terus berinovasi untuk bisa memberikan manfaat pada masyarakat secara keseluruhan terutama pada penggunaan karbon.
PT Pertamina International Shipping (PIS) meraih penghargaan atas upaya dan inovasi perusahaan dalam menerapkan pelayaran hijau atau green shipping.
Salah satunya dengan tidak lagi menggunakan detergent hingga mengajarkan anak-anak untuk tidak menggunakan pembalut sekali pakai.
Grab Indonesia menyatakan berhasil mencegah emisi karbon hingga 30.000 ton CO2e dari pengoperasian lebih dari 11.000 kendaraan listrik (GrabElectric) di Indonesia.
Transisi energi tidak hanya tentang pengurangan emisi tetapi juga untuk penciptaan lapangan kerja dan peluang investasi.
ESP sangat efektif untuk meningkatkan produksi pada sumur dengan cadangan yang masih besar tapi bertekanan rendah atau dengan angka produksi yang menurun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur tentang pemungutan pajak oleh marketplace tidak akan menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen.
Indef menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tidak akan menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen di marketplace.
Pemerintah berupaya memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Salah satunya membidik pengenaan pajak berbasis media sosial dan data digital di tahun depan.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat rata-rata penerimaan pajak mengalami kenaikan menjadi Rp181,3 triliun per bulan di sepanjang semester I 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved