Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH penduduk miskin Indonesia pada September 2021 tercatat sebanyak 26,50 juta orang, atau 9,71% dari total penduduk. Itu berarti terjadi penurunan 1,04 juta orang dari kondisi Maret 2021 dan turun 1,05 juta orang dari September 2020.
"Jadi kalau dilihat trennya itu semakin bagus karena penduduk miskin semakin turun. Artinya upaya perbaikan ekonomi itu sudah mulai terasa," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konferensi pers secara daring, Senin (17/1).
Dia menambahkan, penurunan kemiskinan di pedesaan jauh lebih cepat ketimbang di perkotaan dalam periode Maret-September 2021. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin di pedesaan tercatat menurun 0,57% poin dari 13,10% di Maret 2021 menjadi 12,35% di September 2021.
Sementara penurunan kemiskinan di perkotaan 0,29% poin dari 7,89% di Maret 2021 menjadi 7,60% di September 2021. Dengan kata lain, kata Margo, upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin di pedesaan berjalan lebih baik.
"Kalau pemerintah membangun pinggiran itu bisa lebih terasa. Di pedesaan turunnya 0,57%, dan perkotaan 0,29%. Kalau ini dijaga, maka disparitas itu lambat laun akan makin mengecil," terangnya.
Baca juga: Sinergi dan Kolaborasi Dorong Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia
Keberhasilan upaya pengurangan kemiskinan juga dapat dilihat dari menurunnya indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Keduanya, kata Margo, mengalami perbaikan, atau penurunan dari posisi Maret 2021.
BPS mencatat indeks kedalaman kemiskinan di September 2021 di angka 1,67, lebih rendah dari posisi Maret 2021 di angka 1,71. Adapun indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
Sementara indeks keparahan kemiskinan tercatat di angka 0,418, lebih rendah dari posisi Maret 2021 yang tercatat 0,424. Margo bilang, indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
"Jadi kesimpulannya, selama setahun ini ada kinerja baik pada penurunan kemiskinan," kata dia.
Adapun untuk melihat kemiskinan tersebut, BPS menggunakan garis kemiskinan sebagai alat ukurnya. Selama Maret-September 2021, garis kemiskinan naik 2,89%, yaitu dari Rp472.525 per kapita per bulan pada Maret 2021, menjadi Rp486.168 per kapita per bulan pada September 2021.
Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada September 2021, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,05% pada garis kemiskinan.
Dengan garis kemiskinan nasional Rp486.168 per kapita per bulan, imbuh Margo, maka didapati garis kemiskinan per rumah tangga miskin sebesar Rp2.187.756 per kapita per bulan. Dus, rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah nilai tersebut dikategorikan sebagai keluarga miskin.
Lebih lanjut, Margo mengungkapkan, tren penurunan kemiskinan itu diikuti dengan penurunan ketimpangan. Pasalnya terjadi penurunan gini ratio dari Maret 2021 di angka 0,384 menjadi 0,381 pada September 2021.
Dia bilang, bila angka indeks gini mendekati 1, maka ada ketimpangan yang cukup tinggi. Berdasarkan provinsi, D.I Yogyakarta menjadi wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi. Gini ratio di Kota Pelajar itu mencapai 0,411 di September 2021, naik dari Maret sebesar 0,409. (OL-4)
Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026 menyebut kebijakan KTR di Jakarta sejalan dengan semangat APCAT.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta normalisasi kali cakung lama untuk penanganan banjir
Prakiraan cuaca Jakarta dan sekitarnya malam ini, Kamis 29 Januari 2026. Waspada hujan lebat disertai petir di Jakarta Selatan dan wilayah penyangga.
Menurut Heru, hingga saat ini Dinas Bina Marga telah menindaklanjuti sekitar 6.000 titik jalan berlubang selama musim penghujan. J
Saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal.
Menurut Josephine, alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya mampu mendorong kinerja Dinas LH menjadi jauh lebih optimal, khususnya dalam menangani persoalan sampah di Ibu Kota.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Selama kemiskinan terus diperlakukan sebagai objek visual dan emosional, upaya untuk memahaminya secara utuh akan selalu terhambat.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) memperkuat pengembangan lahan pertanian di dataran tinggi indonesia yang memiliki potensi mencapai 5,51 juta hektar.
Capaian ini diraih berkat keberhasilan Kabupaten Bekasi menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,44% dan menekan tingkat kedalaman kemiskinan hingga 0,26%.
PEMERINTAH dinilai perlu mendorong pembiayaan ultramikro lebih masif agar menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.
Riset terbaru mencatat capaian signifikan dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved