Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadala, menegaskan keputusan pemerintah yang sempat menghentikan izin ekspor batu bara merupakan hal yang sangat tepat. Keputusan itu dilakukan setelah melakukan pertimbangan dan demi kestabilan pasokan listrik di dalam negeri.
Bahlil mengatakan, sebelum menghentikan izin ekspor pemerintah mendapati stok batu bara di dalam negeri sudah sangat menipis. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara pemasok batu bara terbesar ke banyak negara di dunia.
Kondisi itu dinilai Bahlil sebagai hal yang janggal. Ia mengatakan pemerintah menemukan fakta bahwa tak sedikit pengusaha yang nakal.
“Ada sebagian pengusaha batubara tak memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu mengapa terjadi kelangkaan, karena harga di luar negeri lebih tinggi,” ujar Bahlil, dalam program Newsmaker Medcom.id, Sabtu, (15/1).
Dijelaskan Bahlil, setiap usaha batu bara harus menyisihkan setidaknya 25% dari total produksi mereka untuk pasokan listik dalam negeri. Dalam hal ini mereka berarti harus menyisihkan untuk jatah pembelian yang dilakukan PLN.
Dalam membuat keputusan pelarangan ekspor, pemerintah juga tidak melakukannya dengan sewenang-wenang atau mendadak. Melainkan sudah memberikan peringatan lebih dulu bagi para pengusaha.
“Sekali dua kali diperingatkan, kalau sampai ketiga kali masih juga belum patuh ya kita cabut izin ekspornya,” ujar Bahlil.
Baca juga : Atasi Ancaman Omikron, Pelaku Usaha Disarankan Miliki Rencana Operasi yang Tepat
Ia mengatakan komplain dan tentangan atas keputusan tersebut sangat banyak berdatangan. Terutama dari kalangan pengusaha yang selama ini sudah patuh tapi ikut terdampak pelarangan ekspor. Tak hanya dari kalangan pengusaha, tapi juga dari negara-negara tetangga.
“Tapi tetap harus ditindak tegas, saya katakan disini bahwa negara yang mengatur pengusaha bukan pengusaha yang mengatur negara,” ujarnya.
Meski begitu Bahlil mengatakan saat ini izin ekspor perlahan-lahan sudah mulai kembali dibuka. Namun, secara bertahap. Hanya perusahaan yang telah menyelesaikan kewajibannya memenuhi pasokan batu bara untuk dalam negeri saja yang sudah kembali boleh melakukan ekspor.
“Jadi total sebelas hari kami menghentikan ekspor batu bara,” ujarnya.
Bahlil berharap setelah ini tak ada lagi pengusaha yang nakal tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga tengah melakukan perbaikan bagi PLN agar tak kembali melakukan beberapa kesalahan. Seperti diketahui salah satu penyebab krisis batu bara ialah akibat kesalahan internal PLN dalam mengurus rantai pasokan batu bara di dalam negeri.
“Ini sedang sangat diperhatikan dan dengan serius diselesaikan oleh pemerintah khususnya Pak Erick Thohir agar PLN bisa lebih baik dan kesalahan seperti ini tak lagi terjadi,” ujarnya. (OL-7)
Kadin Indonesia bahas skema re-export dari Indonesia melalui Timor Leste untuk mengakses pasar global lebih kompetitif.
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI) meluncurkan program Desa Devisa Tenun NTT untuk memberdayakan para penenun tradisional di wilayah NTT.
WAKIL Bupati Klaten, Benny Indra Ardhianto, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang mengikuti Gelar Produk Klaten Expo 2025.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
Bank Mandiri dan Ceria Corp memperkuat sinergi hilirisasi lewat ekspor perdana Low-Carbon Ferronickel (FeNi) dari smelter Merah Putih di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie mengingatkan Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa tsunami barang impor.
KETUA Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta pemerintah membatalkan wacana penerapan kebijakan satu harga untuk elpiji 3 kg.
Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang legalitas pengeboran sumur minyak rakyat yang akan berlaku pada 3 Juni 2025 mendatang.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dengan menyebut politisi asal Papua itu beruntung bisa menjabat sebagai menteri.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peningkatan produksi minyak sebesar 30.000 barel per hari di Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu,
Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi menyepakati kerja sama strategis dalam pembangunan Kawasan Industri Hijau terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved