Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadala, menegaskan keputusan pemerintah yang sempat menghentikan izin ekspor batu bara merupakan hal yang sangat tepat. Keputusan itu dilakukan setelah melakukan pertimbangan dan demi kestabilan pasokan listrik di dalam negeri.
Bahlil mengatakan, sebelum menghentikan izin ekspor pemerintah mendapati stok batu bara di dalam negeri sudah sangat menipis. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara pemasok batu bara terbesar ke banyak negara di dunia.
Kondisi itu dinilai Bahlil sebagai hal yang janggal. Ia mengatakan pemerintah menemukan fakta bahwa tak sedikit pengusaha yang nakal.
“Ada sebagian pengusaha batubara tak memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu mengapa terjadi kelangkaan, karena harga di luar negeri lebih tinggi,” ujar Bahlil, dalam program Newsmaker Medcom.id, Sabtu, (15/1).
Dijelaskan Bahlil, setiap usaha batu bara harus menyisihkan setidaknya 25% dari total produksi mereka untuk pasokan listik dalam negeri. Dalam hal ini mereka berarti harus menyisihkan untuk jatah pembelian yang dilakukan PLN.
Dalam membuat keputusan pelarangan ekspor, pemerintah juga tidak melakukannya dengan sewenang-wenang atau mendadak. Melainkan sudah memberikan peringatan lebih dulu bagi para pengusaha.
“Sekali dua kali diperingatkan, kalau sampai ketiga kali masih juga belum patuh ya kita cabut izin ekspornya,” ujar Bahlil.
Baca juga : Atasi Ancaman Omikron, Pelaku Usaha Disarankan Miliki Rencana Operasi yang Tepat
Ia mengatakan komplain dan tentangan atas keputusan tersebut sangat banyak berdatangan. Terutama dari kalangan pengusaha yang selama ini sudah patuh tapi ikut terdampak pelarangan ekspor. Tak hanya dari kalangan pengusaha, tapi juga dari negara-negara tetangga.
“Tapi tetap harus ditindak tegas, saya katakan disini bahwa negara yang mengatur pengusaha bukan pengusaha yang mengatur negara,” ujarnya.
Meski begitu Bahlil mengatakan saat ini izin ekspor perlahan-lahan sudah mulai kembali dibuka. Namun, secara bertahap. Hanya perusahaan yang telah menyelesaikan kewajibannya memenuhi pasokan batu bara untuk dalam negeri saja yang sudah kembali boleh melakukan ekspor.
“Jadi total sebelas hari kami menghentikan ekspor batu bara,” ujarnya.
Bahlil berharap setelah ini tak ada lagi pengusaha yang nakal tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga tengah melakukan perbaikan bagi PLN agar tak kembali melakukan beberapa kesalahan. Seperti diketahui salah satu penyebab krisis batu bara ialah akibat kesalahan internal PLN dalam mengurus rantai pasokan batu bara di dalam negeri.
“Ini sedang sangat diperhatikan dan dengan serius diselesaikan oleh pemerintah khususnya Pak Erick Thohir agar PLN bisa lebih baik dan kesalahan seperti ini tak lagi terjadi,” ujarnya. (OL-7)
Partisipasi Sarinah di Indonesia Pavilion yang berlangsung pada 19–23 Januari 2026 di Davos, Swiss, menandai dimulainya fase penguatan ekspor perusahaan mulai tahun ini.
Kementrans merencanakan untuk membuat program hilirisasi melalui industri yang melibatkan masyarakat transmigrasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar US$38,54 miliar atau setara Rp645,7 triliun di sepanjang Januari-November 2025.
Industri penunjang minyak dan gas (migas) dalam negeri semakin menunjukkan peran strategisnya.
Holding UMKM Expo 2025 bertema "Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” menjadi wadah yang sangat baik untuk perkembangan UMKM.
Nilai ekspor non-migas Jawa Barat pada periode Januari hingga Oktober 2025 telah menyentuh angka USD 32,01 miliar.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
Bahlil menyebut proyek kilang minyak terbesar di Indonesia itu sempat mengalami berbagai hambatan serius. Salah satunya insiden kebakaran yang membuat penyelesaiannya molor.
INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) menyoroti capaian rata-rata lifting minyak bumi (termasuk Natural Gas Liquid/NGL) pada 2025 sebesar 605,3 ribu barrel per hari.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui mandatori campuran etanol sebesar 10% (E10).
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi batu bara Indonesia pada 2026 dipangkas menjadi kisaran 600 juta ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved