Senin 10 Januari 2022, 14:02 WIB

Pengenaan Pajak Transaksi Kripto Masih Dikaji

M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pengenaan Pajak Transaksi Kripto Masih Dikaji

Ist/Istock
Ilustrasi cryptocurrency atau mata uang kripto yang kini berkembang di dunia dan Indonesia.

 

DIREKTUR Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor mengungkapkan, skema dan penghitungan atas pengenaan pajak transaksi kripto masih dalam pengkajian. 

"Sampai saat ini, DJP tengah mengkaji dan melakukan pendalaman atas pengenaan pajak transaksi _cryptocurrency_, termasuk juga skemanya," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (10/1).

Baca juga: PPI Pasok Logistik Pangan untuk Bantuan Kemanusiaan ke Afghanistan

Neilmaldrin menambahkan, kajian dilakukan secara mendalam guna memastikan tak ada hal yang terlewatkan. Itu karena kripto merupakan hal baru, tak saja di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain.

"Transaksi kripto merupakan hal yang baru, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh," jelasnya. 

Dus, hingga saat ini transaksi atas kripto masih bebas dari pungutan pajak. Kendati demikian, transaksi digital tersebut dapat dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum aturan perpajakan. 

Pungutan itu merupakan Pajak Penghasilan (PPh). Dalam UU PPh, kata Neilmaldrin, setiap tambahan kemampuan ekonomis otomatis dikenakan pajak. 

"Hal itu termasuk transaksi yang sedang kita bahas ini, maka tetap dikenakan pajak dengan sistem _self assessment_," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) yang juga COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda beraharap rencana pengenaan pajak pada industri aset kripto maupun non-fungible token (NFT) tidak menyulitkan atau memberatkan geliat investasi di sektor tersebut.

"Sebaiknya pengenaan pajak ini, jangan dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor melihat industri ini masih terbilang sangat baru. Jangan sampai para investor kripto atau pemilik NFT cenderung untuk melakukan trading di luar negeri yang malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia," ujarnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (8/1). 

Pengenaan pajak pada aset kripto maupun NFT, lanjut Teguh, juga akan berdampak pada dua sisi. Pertama, pengenaan pajak dapat mendorong industri lebih berkembang. Sebab hal itu melegitimasi bahwa industri aset kripto dan ekosistemnya bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara, melalui pendapatan pajak tersebut.

Di sisi lain, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan pengenaan pajak atas kripto akan paralel dengan rencana pembentukan bursa yang menaungi aset kripto. Pungutan pajak transaksi atas aset kripto, nantinya akan otomatis ditarik dari investor oleh para platform pedagang kripto.

Teguh mengatakan, pengenaan pajak aset kripto bisa dilakukan dengan konsep seperti PPh final seperti yang berlaku pada bursa efek. Aspakrindo sendiri telah mengajukan proposal ke Bappebti terkait PPh final sebesar 0,05% yaitu setengah dari PPh Final di pasar modal. 

Angka tersebut jauh lebih kecil dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan PPh Final dengan tarif yaitu sebesar 0,1%. (OL-6)

Baca Juga

DOK BNI

BNI JJF 2022 Makin Pecah, BNI Pamerkan Metaverse hingga Siapkan Hadiah iPhone 13 Pro

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 26 Mei 2022, 14:18 WIB
Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies menuturkan bahwa animo masyarakat terhadap gelaran acara ini sangat...
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Mendag: Dorong Pemulihan Ekonomi yang Inklusif

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 26 Mei 2022, 14:14 WIB
Menurut Muhammad Lutfi, transformasi digital telah berkontribusi pada ketahanan nilai global dan rantai pasokan, mengurangi biaya dalam...
ANTARA FOTO/Fikri Yusuf

Mendag : Kolaborasi Amerika Latin dan Asia Pasifik Kunci Pemulihan Bersama

👤Fetry Wuryasti 🕔Kamis 26 Mei 2022, 14:06 WIB
Kolaborasi kedua kawasan tersebut diyakini dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya