Pemerintah Diingatkan Tetap Waspadai Sejumlah Risiko Tahun Ini

MESKIPUN fondasi ekonomi Indonesia masih tetap terjaga selama menghadapi pandemi covid-19 selama dua tahun ini, pemerintah diminta tetap waspada terhadap risiko yang akan memengaruhi perekonomian ke depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang diperkirakan berkisar 4,5% sampai 5% pada 2022. Namun, pertumbuhan tersebut akan menghadapi beragam tantangan yang lebih kompleks dari 2021.

"Saat ini hantu inflasi sudah mengancam kualitas pertumbuhan ekonomi. Meski konsumsi mulai naik tetapi harga kebutuhan pokok termasuk harga gas LPG dan ke depan tarif listrik maupun harga BBM berisiko naik. Inflasi bisa tembus 5%. Sementara kenaikan upah cuma 1% yang berarti secara riil daya beli kelas menengah ke bawah terancam turun," ungkapnya kepada Media Indonesia, Minggu (2/1).

Selain itu, Bhima menambahkan bahwa risiko lain yang perlu diwaspadai ialah ancaman dari tapering off yang dapat menganggu stabilitas moneter di dalam negeri. Dia menggambarkan bahwa saat terjadi tapering, dana asing akan keluar, terjadi guncangan di sektor keuangan, disertai dengan depresiasi nilai tukar. Efek tapering off juga membuat suku bunga pinjaman lebih mahal.

"Risiko lain ialah kebijakan pajak akan agresif tahun depan, salah satunya kenaikan PPN menjadi 11%, tax amnesty jilid 2, dan kenaikan tarif cukai. Akumulasi dari pajak yang agresif menimbulkan crowding out effect atau perebutan dana pemerintah dengan perbankan. Masyarakat membayar tax amnesty ya ambil dari simpanan bank. Akibatnya likuiditas juga bisa terganggu," ujar Bhima.

Menurut Bhima, pemerintah dapat memberikan solusi dengan menahan rencana kenaikan tarif listrik, BBM, dan penghapusan Pertalite. Dia menegaskan pemerintah jangan buru-buru memberikan beban baru ke masyarakat.

Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah ialah memastikan stok pangan dalam negeri setidaknya jelang Ramadan agar dapat mencukupi. TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) juga dikatakan perlu melakukan kerja keras untuk memetakan risiko kebutuhan pangan di tiap daerah.

Baca juga: Airlangga: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Sangat Baik

"Sedikit saja ada gejolak langsung dicari solusinya. Awasi juga praktik penimbunan bahan pangan impor dan penyelundupan di daerah rawan dan perbatasan," sambungnya. (OL-14)