Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
FEDERASI Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menyesalkan rencana aksi mogok yang diwacanakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Aksi mogok kerja akan mulai dilakukan pada 29 Desember hingga 7 Januari 2022.
Selain berencana mogok kerja, FSPPB juga menuntut Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang merupakan bukan domain dari tujuan Pekerja dalam berserikat.
Lain hal jika ancaman mogok FSPPB akibat keputusan kebijakan memotong gaji karyawan di tengah penerapan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah selama pandemi covid-19.ini tentu domain utama dari tujuan serikat Pekerja dibentuk.
Alasan FSPPB menolak pemotongan gaji Pekerja, Pertamina sebenarnya juga tepat karena, memang kinerja Pertamina sendiri dibawah kepemimpinan Nicke Widyawati mampu berkinerja istimewa, dimana membukukan laba bersih sebesar US$183 juta atau setara Rp2,6 triliun pada semester I 2021. Realisasi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu yang merugi hingga US$768 juta
Mengenai rencana mogok ini Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok angkat bicara. Untuk menyelesaikan masalah ancaman mogok ini komisaris utama Pertamina berpesan kepada direksi Pertamina agar bersikap adil. Selain itu juga transparan dan sesuai dengan praktik terbaik
"Dari hal di atas maka sangat jelas kisruh yang terjadi hingga ancaman mogok selama ini akibat ketidakmampuan dari kerja Komisaris Utama Pertamina yang lebih banyak gaduh tapi tidak punya prestasi sama sekali dalam membangun Pertamina," ujar Sekretaris Jendral Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono, dalam rilisnya, Selasa (28/12/2021).
Kemarin, jelas Tri, Ahok bikin gaduh terkait kontrak kontrak di Pertamina yang banyak merugikan Pertamina dan melebar juga ke kontrak kontrak di BUMN yang bukan tugas Komut Pertamina mengomentari BUMN di luar Pertamina
"Dari sini dapat disimpulkan bahwa Ahok di tempatkan di Pertamina oleh Jokowi bukan bekerja, malah buat ribut dan gaduh aja,. sayang juga duit Pertamina keluar untuk gaji Ahok hanya untuk Gaduh. karena itu FSP BUMN Bersatu meminta Jokowi menegur dan mengevaluasi Ahok untuk meminta Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komut Pertamina," tegas Tri. (OL-13)
Baca Juga: Ahok Beberkan Alasan Mogok Kerja Pegawai Pertamina
KEHADIRAN mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dianggap dapat menjadi landasan Kejaksaan dalam penanganan perkara Korupsi Pertamina.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok mengatakan selama ia menjabat tak ada laporan temuan dari BPK soal sewa kapal dalam sidang anak Riza Chalid Kerry Adrianto di sidang perkara korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok membantah adanya laporan intervensi Riza Chalid terkait sewa Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) selama dirinya menjabat. Itu disampaikan dalam sidang korupsi tata kelola minyak mentah
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved