Rabu 22 Desember 2021, 16:52 WIB

Apresiasi Gubernur yang telah Tetapkan Upah Minimum Berdasarkan PP 36/2021

mediaindonesia.com | Ekonomi
Apresiasi Gubernur yang telah Tetapkan Upah Minimum Berdasarkan PP 36/2021

DOK KEMENAKER

 

PEMERINTAH telah memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk mengacu pada ketentuan yang berlaku.

"Sikap kita adalah penetapan Upah Minimum (UM) harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan," kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadhly Harahap melalui Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Selasa (21/12/2021).

Menurutnya, ketentuan pengupahan yang di atur dalam PP 36 Tahun 2021 telah berdasarkan kesepakatan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.  "Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak. Upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," ujarnya.

Ia menambahkan, penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya pun siap memediasi pihak-pihak yang berselisih terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.

Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri dalam rangka pembinaan dan pengawasan kebijakan. "Kemenaker siap hadir untuk memfasilitasi jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur pembinaannya yang kita kedepankan," pungkasnya. (RO/OL-10)

Baca Juga

AFP

RAPBN 2023: Asumsi ICP US$90 per Barel, Lifting Minyak Turun

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:48 WIB
Ketidakpastian global yang dipicu perang Rusia-Ukraina, turut memengaruhi pemerintah dalam merumuskan asumsi ICP, serta target lifting...
Istana Kepresidenan/Agus Suparto

APBN 2023 Difokuskan pada Lima Agenda Utama

👤Insi Nantika Jelita 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 17:37 WIB
Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.230,0 triliun,...
ANTARA FOTO/	M RISYAL HIDAYAT

Alokasi Anggaran Bansos Naik untuk Dukung Inisiatif Program Kemensos

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 16:53 WIB
Anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2023 diusulkan menjadi Rp479,1 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp431...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya