Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menargetkan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada sektor perikanan mencapai Rp4 triliun di tahun depan. Salah satu upayanya lewat kebijakan penangkan terukur atau kuota ikan.
"Lewat kebijakan penangkapan terukur yang berjalan di 2022, tidak peduli dengan cara apapun, apakah infrastruktur tersedia, Dirjen Tangkap KKP harus menjalankan itu. Saya punya keyakinan bisa tembus lebih dari Rp3 triliun atau pada akhir 2022 bisa mencapai Rp4 triliun," ucapnya dalam talkshow Bincang Bahari Edisi Spesial di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (22/12).
Berdasarkan data KKP hingga 21 Desember 2021, total PNBP yang diterima mencapai Rp920 miliar. Jumlah tersebut diyakini masih terus bertambah bahkan melebihi Rp1 triliun hingga akhir tahun.
Baca juga: KKP Pasang Satelit 24 Jam Awasi Kapal Asing Ilegal
Angka tersebut bakal didapat dari bidang perikanan tangkap, serta tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp35 miliar dan Rp350 miliar.
"Bagi saya sih (PNBP Rp1 triliun) ini enggak bangga. Tapi, bagi lain ini prestasi. Makanya, di tahun 2022 kita targetkan lagi peningkatan menjadi Rp4 triliun bahkan Rp6 triliun, sehingga target Rp12 triliun bisa tercapai," harapnya.
Kebijakan penangkapan terukur merupakan implementasi ekonomi biru yang diterapkan pada tahun depan.
Dalam menentukan kuota ikan, KKP berpatokan pada basis data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan).
"Seluruh wilayah perairan penangkapan akan dizonasi. Saya berharap sekali, empat budidaya komoditas berorientasi ekspor, yakni udang, lobster, rumput laut dan kepiting akan terdongkrak," pungkas Trenggono. (A-2)
PNBP terbesar diperoleh dari penerbitan paspor yang pada tahun ini menerbitkan sebanyak 145.466 paspor
Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pascaproduksi yang diterapkan KKP sejak 2023 telah membawa perbaikan signifikan dalam sistem perikanan tangkap nasional.
LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) membukukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,2 triliun pada periode Januari hingga 4 Oktober 2024, atau tahun berjalan.
Biaya operasional dari program kerja hanya 0,92 persen, sementara 99,08 persen lainnya digunakan untuk dana program.
SKIM adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa WNA yang bersangkutan telah tinggal di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Ekonoim Indef Esther Sri Astuti menilai wacana pembiayaan program makan siang gratis yang diambil dari dana BOS perlu ditinjau ulang
MGM Bosco Logistics meresmikan fasilitas cold storage guna memperkuat infrastruktur logistik dan memastikan kualitas produk perikanan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kemitraan strategis dengan Pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok, guna memperkuat sektor kelautan, perikanan, dan mitigasi bencana kemaritima
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved