Target Investasi 2022 Bisa Dicapai Apabila Pengendalian Pandemi Kondusif

Pemerintah mematok target investasi sebesar Rp 1.200 triliun untuk tahun 2022 naik sebesar 33% dari target realisasi tahun 2021.

Kenaikan target realisasi investasi pada tahun depan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mencapai target konsolidasi fiskal. Setelah pandemi Covid-19, kondisi fiskal dinilai dapat kembali terjaga ketika keluar dari berbagai kebijakan khusus dimana defisit anggaran diperbolehkan berada di atas 3% hingga 2023.

Saat ini upaya pemerintah dalam memulihkan negara ke kondisi sebelum pandemi menjadi harapan bagi pelaku usaha, sehingga kami menilai investasi masuk merupakan solusi guna mendukung terciptanya lapangan kerja baru dan juga ekspansi bisnis.

Beberapa waktu lalu, staf Ahli Menteri Investasi Indra Darmawan menyampaikan ada empat alasan yang mendasari optimisme Kementerian Investasi dalam merealisasikan target tersebut.

Pertama, realisasi investasi selama ini sudah melalui beberapa tahap, mulai dari konstruksi hingga ke tahap produksi komersial. Hal tersebut terus meningkatkan catatan realisasi investasi, karena adanya penambahan capital expenditure.

Kedua, perusahaan yang sudah melakukan produksi komersial juga melakukan ekspansi, menurut Indra, di sana turut terjadi realisasi investasi. Menurutnya, membaiknya kondisi perekonomian tahun depan membuat ekspansi akan lebih gencar. Ketiga, lebih dari 100 perusahaan sudah menikmati fasilitas fiskal berupa penghapusan dan pengurangan pajak dengan nilai sekitar Rp900 triliun.

Perusahaan-perusahaan itu berada dalam tahap realisasi investasi sekitar 30–70 persen, sehingga pemerintah dapat meminta lanjutan realisasi seiring dengan adanya relaksasi bagi mereka. Keempat, terdapat investasi mangkrak sekitar Rp 708 triliun sejak November 2019, dan saat ini sudah terealisasi Rp550 triliun. Sisa investasi itu, menurut Indra, dapat dikejar untuk direalisasikan mulai tahun depan. "Kami melihat pertumbuhan investasi diperkirakan dapat lebih tinggi pada tahun depan jika pengendalian pandemi berjalan kondusif dan tidak terjadi gelombang ketiga. Realisasi investasi dapat lebih tinggi dengan asumsi persiapan implementasi Undang-undang Cipta Kerja sudah lebih matang," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, Senin (20/12).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulan lalu, pemerintah bersama DPR diperintahkan melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Jika dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta kerja dinyatakan inkonstitusional permanen. Pemerintah juga perlu memastikan konsistensi implementasi UU Cipta Kerja, khususnya di daerah. "Kami melihat hal seperti ini sangat menentukan kelancaran realisasi investasi. Karena itu kami harap bisa diminimalisir," kata Nico. (OL-12)