WHO Minta Presidensi G20 RI Tutup Kesenjangan Finansial dalam Penanganan Pandemi

SENIOR Advisor of the Director General World Health Organization (WHO) Bruce Aylward meminta Presidensi G20 Indonesia agar dapat menutup  kesenjangan finansial (financial gap)  dalam penanganan pandemi dengan menyediakan dana sebesar US$ 23 miliar.

“Ini membutuhkan investasi US$23 miliar untuk akselerator tahun ini. Itu investasi yang mendesak dan krusial yang perlu ditangani oleh G20 di bawah kepemimpinan Indonesia di masa Presidensinya,” ungkapnya dalam acara Media Breafing Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12).

Aylward mengatakan dana itu akan digunakan untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang selama ini terjadi. Sebabselama itu upaya pemulihan akibat pandemi dinilai yang tidak merata antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah.

Secara rinci, dana tersebut digunakan agar negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia mampu mendapatkan tingkat pengujian, tingkat vaksinasi, dan tingkat pengobatan covid-19 dengan standar yang cukup tinggi.

Hal itu harus diwujudkan mengingat saat ini kesenjangan penanganan pandemi terutama distribusi vaksin masih sangat terasa bagi negara berpenghasilan rendah.

Baca juga: Pembiayaan Hijau Jadi Isu Strategis di Presidensi Indonesia G20

Banyak negara berpenghasilan rendah yang memiliki tingkat vaksinasi di bawah 40% dari populasinya. Padahal arahan dari WHO vaksinasi dosis kedua harus mencapai 40% dari total penduduk akhir tahun ini.

“Negara-negara terlemah adalah tempat virus akan mengambil keuntungan untuk kembali menyebabkan masalah baru,” ujar Aylward.

Menurutnya, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi selama dunia masih memiliki kesenjangan dalam merespon dan menangani covid-19.

Tidak hanya itu, ia menegaskan dunia tidak akan memiliki pertumbuhan berkelanjutan berjangka panjang tanpa memperbaiki kesenjangan dalam kapasitas mengelola covid-19.

Ia percaya anggota G20 akan mampu menyediakan dana sebesar US$23 miliar mengingat negara-negara yang menjadi anggota memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dunia.

“Kedengarannya seperti banyak uang US$23 miliar tapi itu lebih sedikit di negara berpenghasilan tinggi. Kami membutuhkan investasi internasional itu jika kami ingin mengelola krisis ini,” pungkasnya. (A-2)