Pembiayaan Hijau Jadi Isu Strategis di Presidensi Indonesia G20

SALAH satu isu penting yang dibahas dalam Presidensi Indonesia G20 di Bali adalah, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance) melalui pembiayaan hijau (green financing), secara merata di seluruh dunia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan, upaya pembiayaan hijau yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai dengan adanya penurunan emisi karbon. Hal ini menjadi salah satu arah strategis yang diajukan Presiden Joko Widodo dalam Presidensi G20 ini.

Menurut Perry, pemerintah terus melakukan kebijakan yang mendukung pembiayaan hijau dengan hilirisasi, stimulus kebijakan pembiayaan hijau, kebijakan fiskal, hingga makroprudential keuangan hijau.

"Sudah dibedakan pembiayaan antara otomotif dan properti terkait uang muka untuk yang hijau dan nonhijau. Tapi karena pandemi covid-19, kebijakan itu sementara diberlakukan sama saja. Nanti setelah pandemi, akan ada pembeda perlakuan untuk pembiayaan hijau," ungkapnya dalam konferensi pers Kick Off Presidensi G20 di Jalur Keuangan, Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12).

Untuk itu, Perry menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah dan OJK sangat erat. Didukung mulai dari kebijakan fiskal dan makroprudensial, hingga OJK memberikan regulasi di perbankan untuk green financing.

Yang terpenting, katanya, pengembangan sekuritas pembiayaan sektor keuangan yang hijau melalui forum pendalaman sektor keuangan, forum koordinasi lebih luas seperti G20 ini.

"Kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mendiskusikan struktur keuangan yang mendukung pembiayaan hijau," ujar Perry.

Perry menyatakan, beberapa negara yang sudah komit dengan pembiayaan hijau juga dengan Indonesia adalah Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama green financing telah dilakukan. Baru-baru ini Sri Mulyani mengungkapkan keterkaitan Indonesia dengan Asian Development Bank (ADB) dalam High Level Event Conference of the Parties 26 (COP26) di Glasgow, Skotlandia pada November lalu.

Pihaknya menyambut baik upaya ADB untuk menyediakan pembiayaan hijau melalui ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF). "Hal itu menjadi kekuatan ASEAN dalam mempercepat upaya pemulihan ekonomi dari pandemi dan isu perubahan iklim menuju pemulihan hijau,” imbuhnya.

Asia Tenggara memiliki potensi sebagai kawasan paling cepat berkembang, tapi juga menjadi wilayah yang berisiko besar terpapar dampak perubahan iklim tersebut. Indonesia dalam Presidensi G20 ini kata Sri Mulyani, memiliki posisi yang strategis, lantaran memiliki berbagai potensi sumber daya renewable.

"Hal ini sejalan dengan upaya global untuk menurunkan emisi karbon dan efek rumah kaca untuk menghindari bencana perubahan iklim. Untuk itu, peranan swasta dalam negeri dan global sangat penting dalam keberhasilan upaya tersebut," ujarnya.

Diketahui, Presiden Jokowi menegaskan, kebijakan Pemerintah Indonesia yang kini lebih berorientasi menuju ekonomi hijau juga tidak terlepas dengan fokus bangsa ini, sebagai Presidensi G20 hingga 2022. Itulah sebabnya, sangat jelas disuarakan Presiden bahwa transisi energi hijau juga akan menjadi fokus Indonesia dalam Presidensi G20 hingga 2022.

“Secepatnya kita geser arah ekonomi kita sesuai yang akan dibicarakan di G20,” ujar Jokowi.

Sebagai gambaran, sejumlah negara juga telah bergerak ke arah ekonomi hijau. Presiden Jokowi memberikan gambaran, bahwa negara-negara di benua biru juga kini cenderung hanya menerima produk-produk ramah lingkungan. (E-3)