Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pangan Nasional dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan presiden (Perpres) No. 66 tahun 2021. Hingga saat ini bursa calon kepala Badan Pangan Nasional semakin ramai, salah satu sosok yang dinilai mumpuni untuk memimpinnya ialah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
Ketua umum Sahabat Indonesia Maju (SIMA) sekaligus Sekjen dari koordinator nasional Ganjarist, Kris Tjantra mengatakan, BTP yang kini menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang kuat serta komitmen politik dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia.
"Kita selama ini kan tahu bagaimana gaya BTP dalam memimpin Jakarta maupun Pertamina. BTP dimata saya tegas, lugas, transparan serta tidak mau berkompromi dengan hal salah. Sikap BTP yang demikian sangat cocok dalam memutuskan sebuah persoalan, bisa diandalkan dalam merumuskan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral masalah pangan," ungkap Kris dalam keterangannya.
Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, ketahanan pangan maupun pendistribusiannya, lanjut Kris, membutuhkan sosok yang bisa memutuskan secara cepat, tepat, transparan dan tentunya dapat memutus mata rantai birokrasi yang panjang.
"Tegas adalah sikap utama BTP dalam memerangi kartel pangan yang hingga saat ini masih terjadi di Indonesia. Dengan sikapnya yang tidak kompromistis, tipikal seperti BTP tentu tangguh dan pastinya akan disegani oleh para kartel pangan," jelas Kris menambahkan.
Baca juga : Inkoppas Dorong Digitalisasi Perekonomian Pasar
Seperti diketahui sebelumnya pembentukan Badan Pangan Nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasakan Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2021 merupakan mandat Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dari Perpres itu, Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Badan Pangan Nasional akan dipimpin kepala badan dan bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Terdapat 9 jenis pangan yang akan menjadi lingkup kerja, tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas serta cabai.
Lembaga ini memiliki otoritas untuk memutuskan kebijakan pengendalian bahan kebutuhan pokok, seperti penentuan kuota impor pangan, penyaluran cadangan pangan dan substitusi pangan.
Dengan terbentuknya Badan Pangan Nasional diharapkan kedepannya tidak ada lagi fragmentasi koordinasi kebijakan masalan pangan. (RO/OL-7)
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong regenerasi petani yang menjadi perhatian nasional.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan target swasembada pangan. Cadangan beras nasional di Perum Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
PRODUKSI gabah kering giling (GKG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepanjang 2025 hampir menembus angka 1 juta ton. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ketahanan pangan.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
GP Ansor melakukan panen padi organik di Kabupaten Blora, sekaligus menanam 3.000 pohon kelapa.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional. Itu termasuk jajaran Polri serta tokoh masyarakat
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut kegiatan bermain golf yang dilakukannya saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sebagai hal yang lumrah.
Ahok menyatakan tidak pernah mendapat laporan mengenai hal tersebut. Ahok mengaku tidak mengenal Riza Chalid.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan kesaksian keras dan emosional dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Selain itu, Ahok mengaku tidak mengetahui soal penghitungan kerugian negara dalam perkara ini yang nilainya mencapai Rp285 triliun, sebagaimana tuduhan jaksa.
Ahok bersaksi di sidang korupsi migas Rp285 triliun. Ia menyebut lapangan golf sebagai tempat negosiasi bisnis yang paling sehat dan murah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved