Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto meminta Menteri BUMN Erick Tohir untuk fokus mengerjakan tugas-tugas pemerintahan yang lebih penting dan strategis ketimbang mengurus toilet Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Menurutnya, saat ini banyak hal yang lebih strategis yang perlu mendapat perhatian serius Menteri BUMN seperti percepatan penyelesaian proyek kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur.
"Daripada mengurus toilet SPBU lebih baik Menteri BUMN mendorong Pertamina, agar segera menyelesaikan Kilang Tuban, sehingga kita dapat mengurangi impor BBM dan menekan defisit transaksi berjalan sektor migas," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/11).
Selain itu, Mulyanto juga mendesak Kementerian BUMN untuk mengawasi Pertamina, agar tidak lagi terjadi kebakaran kilang BBM seperti di Cilacap, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. "Jangan sampai seperti sekarang ini, setiap 4 bulan sekali terjadi kebakaran kilang Pertamina," tuding Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Mulyanto menyebut, masalah di wilayah kerja Kementerian BUMN tidak sedikit. Mulai dari masalah di perusahaan induk sampai di anak-cucu BUMN. Dia berpandangan, masalah-masalah tersebut membutuhkan perhatian dan pengawasan yang serius.
Belum lama ini, Erick Thohir membeberkan bahwa dalam memakai fasilitas toilet di SPBU Pertamina ternyata dipatok tarif dari Rp2.000 hingga Rp4.000. Hal ini pun menjadi sorotan publik.
Dalam akun Instagram @erickthohir, Menteri BUMN itu sedang berbincang dengan penjaga toilet SPBU. Erick menanyakan kenapa toilet SPBU berbayar. Padahal keberadaan toilet dan musholla merupakan bagian layanan yang harus disediakan oleh pengelola. (OL-12)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan akan menyetop impor solar untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di 2026.
Airlangga Hartarto optimistis Indonesia dapat mewujudkan swasembada solar dan mengurangi ketergantungan impor solar setelah RDMP Balikpapan diresmikan
MENTERI ESDM Bahlil Lahadalia optimistis dengan adanya kilang minyak atau Refinery Development Master Plan (RDM) Balikpapan sehingga Indonesia tak lagi impor bbm solar
Modernisasi Kilang Minyak Balikpapan merupakan proyek strategis yang mencakup revitalisasi kilang eksisting serta pembangunan unit proses dan infrastruktur pendukung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved