Pemerintah Ditantang Bangun PLTN Lebih Cepat Sebelum 2045 

PENGAMAT energi yang juga Anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 Kurtubi meminta pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) lebih cepat sebelum 2045. Hal itu guna mendukung target netral karbon pada 2060. 

Dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, dia mengatakan, pengembangan PLTN menjadi pertimbangan pemerintah. 

"Masuknya tenaga nuklir lebih cepat, lebih bagus. PLTN kan sudah diakui masuk RUPTL. Perlu kita dorong untuk dipercepat. Untuk mengganti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batu bara yang sudah tua," ujarnya dalam Diskusi Denpasar 12 secara virtual, Rabu (24/11). 

Harga listrik tenaga nuklir pun dinilai lebih ekonomis ketimbang dengan pemakaian energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Kurtubi menyebut, tarif tersebut di kisaran angka 6-7 cent per kilo watt hour (kWh). Sementara, untuk harga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) diperkirakan mencapai US$8,5-10,15 cent per kWh tergantung kapasitas. 

Selain itu, Ketua Bidang Mineral dan Energi DPP Partai NasDem itu menyatakan, ketahanan listrik dengan energi nuklir lebih besar ketimbang sumber EBT lainnya yang bergantung pada cuaca. 

"Ini lebih murah dibanding harga EBT lain. Kalau ini dikembangkan, bisa berdaya saing global. Saya yakin dengan PLTN, kebutuhan listrik akan terpenuhi 24 jam," klaimnya. 

Baca juga : Moeldoko: Transisi Energi Lewat Kendaraan Listrik Tidak Bisa Ditunda Lagi

PLTN ini bukanlah seperti membangun bom nuklir, yang selama ini kata Kurtubi, dibayangkan oleh banyak orang. Kurtubi berkeyakinan kejadian meledaknya reaktor nuklir di PLTN Fukushima Daiichi di Jepang pada 2011 tidak akan terjadi, jika pembangunan dirancang dengan terukur. 

"PLTN ini bukan bom nuklir. Teknologi nuklir memanfaatkan air untuk diubah menjadi listrik. PLTN ini mulai kita sadari teknologinya sudah bagus, ini sudah generasi keempat, tidak terjadi lah kecelakaan seperti di Fukushima," ucapnya. 

Sementara, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, Presiden Joko Widodo telah tegas menginginkan ada roadmap yang jelas soal transisi energi. 

"Presiden Jokowi dalam COP26 pun menyampaikan Indonesia akan mempersiapkan kesepakatan Paris Agreement dengan tindak lanjut kepada perusahaan di BUMN soal peralihan dari energi fosil," sebutnya. 

Dia pun mengajak seleruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan target pemerintah dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 29% di 2030. (OL-7)