Pemerintah Dorong Kendaraan Ramah Lingkungan Rendah Emisi

PEMERINTAH memastikan akan menjalankan komitmen menggunakan energi bersih sebagai langkah mitigasi perubahan iklim. Salah satunya akan diwujudkan dengan penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi.

"Bapak Presiden itu mengatakan, intinya adalah (kendaraan) ramah lingkungan, atau memiliki emisi yang rendah," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kompas CEO Forum 2021 bertema Ekonomi Sehat 2022, Kamis (18/11).

Salah satu kendaraan dengan gas buang yang rendah ialah berbasis listrik. Karenanya, pemerintah menelurkan kebijakan insentif pada kendaraan berbasis listrik (electric vehicle/EV) guna mendorong pertumbuhannya.

Insentif diberikan lantaran harga EV terlampau tinggi dibandingkan kendaraan konvensional (combustion engine) yang menggunakan energi fosil, yakni minyak.

"Kita ketahui dari segi harga, mobil listrik lebih tinggi 30% sampai 40% dari combustion engine. Karena itu pemerintah mendorong EV dengan memberikan insentif perpajakn yang sudah diharmonisasi," jelas Airlangga.

Dia bilang, pemerintah saat ini juga tengah mendorong industri otomotif mengembangkan catalytic converter EURO 4 yang dinilai memenuhi standar rendah emisi. Dorongan yang diberikan pengambil kebijakan melalui insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Hitungannya, kata Airlangga, akan didasari pada tingkat emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Bukan tidak mungkin, semakin kecil emisi gas buang yang dihasilkan, makin besar pula insentif yang diberikan.

"Jadi saya mau tekankan, teknologi itu tidak statis. Teknologi akan terus berkembang, pertama mungkin EV, lalu kedua ke hydrogen energy yang mana kita punya potensi ke sana," tuturnya.

Pernyataan Airlangga itu berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini.

Zulkifli bilang, kebutuhan listrik akan meningkat seiring masifnya EV di Indonesia. Dengan EV pula, Indonesia dinilai bisa mengurangi impor bahan bakar fosil untuk pemenuhan kebutuhan BBM.

PLN, kata dia, siap mendukung upaya pemerintah menggalakkan EV. Namun untuk itu, perseroan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah agar pengembangan EV menjadi optimum.

"Kami terima kasih PPnBM dihapus, tapi ada dua pajak lain yakni PPN dan PPh terkait mobil listrik yang dinikmati mobil fosil dan saat ini belum dimiliki mobil listrik. Mohon dukungan terkait itu," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah sedianya telah memberikan ragam insentif pajak untuk mendukung pengembangan EV. Tax holiday, tax allowance dan insentif PPnBM menjadi bagian dari dukungan pengembangan industrialisasi EV.

"Kita menggunakan semua instrumen. Pajak itu ada Tax holiday, tax allowance, juga menggunakan subsidi dan kompensasi, termasuk investasi, injeksi langsung ke PLN, kita PMN ke PLN," katanya.

"Jadi bisa dari sisi above the line ada perpajakan, belanja subsidi, dan bisa below the line, dalam bentuk investasi. Bentuknya ini yang akan terus kita pelajari skemanya," tutur Sri Mulyani. (Mir/OL-09)