MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, pihaknya membutuhkan anggaran US$430 miliar atau sekitar Rp6.157 triliun lebih untuk proyek jalan tol di Indonesia. Pasalnya, dana dari APBN dikatakan hanya mampu menutupi 30% saja.
Oleh karen itu, Basuki pun menawari peluang kerja sama investasi jalan tol ke Turki untuk dukungan pembiayaan tersebut. Pada Jumat (5/11), Menteri PUPR didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota.
“Untuk menutupi 70% gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Basuki dalam rilis yang dikutip Sabtu (6/11).
Dia menjelaskan, terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai US$19 miliar yang terdiri atas 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai US$9,2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.
Kesembilan proyek tol tersebut yakni Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan - Karang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang sepanjang 26 km, Jalan Tol Ciranjang - Padalarang sepanjang 28 km, Jalan Tol Malang - Kepanjen 29,7 km.
Kemudian proyek Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg 28,6 km, Jalan Tol Semarang harbour 20,8 km, Jalan Tol Bogor - Serpong 31 km dan Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated 40 km. Sementara untuk proyek bendungan meliputi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mini Hidro di Bendungan bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.
Basuki menyinggung soal kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja guna membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia. Saat ini nilai investasi antara Indonesia - Turki tercatat sebesar US$1,5 juta.
“Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” jelasnya.
Ditambahkan Basuki, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua sebagai badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
“Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun ibu kota baru di Nur Sultan, Kazakhstan," tuturnya.
"Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR menyaksikan penandatanganan minat kerjasama atau pernyataan kehendak (Letter of Intent/LOI) antara PT Nindya Karya dan Uçgen Proje salah satu perusahaan konstruksi di Turki dan LOI antara PT Brantas Abipraya dengan Yörük Holding salah satu perusahaan konstruksi di Turki.
LOI antara perusahaan konstruksi Indonesia dan Turki merupakan langkah awal yang menyatakan minat kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama strategis yang menguntungkan antara kedua perusahaan di bidang proyek konstruksi. (OL-8)
