Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendapatkan kepercayaan Presiden melalui penunjukan sebagai Menteri Perindustrian Ad Interim terhitung tanggal 3-5 November 2021.
Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-806 /M/D-3/AN.00.03/10/2021. Diketahui Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat ini sedang menghadiri kegiatan Expo 2020 Dubai.
Sebelumnya, Presiden juga menunjuk Mentan SYL sebagai Ad Interim Menteri LHK terhitung 29 Oktober hingga 7 November 2021. Penunjukan ini sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara nomor :B-759 /M/D-3/AN.00.03/09/2021, sementara Menteri Siti Nurbaya melaksanakan tugas ke luar negeri.
Selanjutnya dengan Surat Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-823 /M/D-3/AN.00.03/10/2021 perihal Penunjukan Menteri Pertanian sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim selama Menteri Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas ke luar negeri pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 4 November 2021.
Dengan ini maka Mentan SYL hingga tanggal 7 November 2021 merangkap jabatan di 4 Kementerian, yaitu Menteri LHK Ad interm, Menteri KKP ad interm, Menteri Perindustrian ad interm, dan Kementan sendiri. (RO/OL-09)
"Iya 200 lebih, detailnya tanya ke Kemenperin. Kalau kami hanya memantau apakah perusahaan itu melaksanakan mekanisme protokol pencegahan Covid-19 atau tidak."
Masih ada perusahaan yang tidak masuk daftar pengecualian, tetapi tetap beroperasi. Sanksi tegas pun diberikan apabila perusahaan itu masih membandel.
"Ya (dicabut). Toh hanya kurang lebih 1 bulan saja. Kecuali produksi bahan-bahan yang memang diperlukan saat pandemi ini," kata Abdul Azis.
"Ini masalah komunikasi. Seharusnya Kemenperin yang mengikuti pemprov karena pemprov yang memegang komando di daerah itu."
Jumlah perusahaan yang beroperasi selama penerapan PSBB di Jakarta pun semakin bertambah.
Diketahui, ada 200 lebih perusahaan yang mendapatkan izin dari Kemenperin. Hal ini lah, sebut Zita yang bisa membuat pembatasan sosial gagal.
Penyerahan paket tersebut dilakukan di posko logistik PPKM darurat di Gedung Wanita, Jalan Jenderal Sudirman, Bogor.
Arief mengatakan, untuk menjaga kesehatan tidak harus mengeluarkan biaya yang relatif mahal.
Rina mengatakan notifikasi regulasi itu mengatur berbagai jenis ikan dan penyakit ikan berbahaya yang dicegah masuk ke wilayah teritori Indonesia melalui kegiatan importasi.
Pelepasliaran merupakan bentuk keseriusan KKP menjaga kelestarian ikan napoleon sebagai salah satu dari 20 jenis ikan prioritas konservasi yang telah ditetapkan.
Kawasan PSN di PIK 2 tersebut juga merupakan hutan mangrove yang dahulu sangat kritis, fungsi lindungnya sudah sangat minim.
KKP akan melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perusahaan pemilik lahan, dan instansi-instansi terkait lainnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved