Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KADIN Indonesia berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam COP26 di Glasgow, Inggris, yang diserukan sebagai salah satu perhelatan iklim terpenting pada dekade ini.
Adapun Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26. Serta, memiliki kesempatan untuk memperlihatkan partisipasi aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.
Pada 2015, kondisi perubahan iklim yang semakin parah mendorong banyak negara untuk menandatangani Paris Agreement. Dalam hal ini, untuk bekerja sama membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C. Indonesia juga mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu pencapaian net zero emission pada 2060.
Baca juga: PBB: Asia Alami Rekor Tahun Terpanas pada 2020
Serta, Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC), yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (tanpa syarat) dan hingga 41% (bersyarat) terhahap business as usual pada 2030.
“Kadin siap berperan aktif membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim. Dalam hal ini, Kadin mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM, untuk berkolaborasi membangun agenda net zero di 2060,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid dalam keterangan resmi, Sabtu (30/10).
Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26, yakni membangun kolaborasi pemerintah, bisnis dan masyarakat untuk percepat mitigasi perubahan iklim, Kadin akan menampilkan inisiatif keberlanjutan yang dilakukan sektor swasta. Seperti, adopsi carbon market sebagai instrumen utama untuk mengurangi emisi CO2 yang semakin meluas.
Baca juga: Luhut Bahas Kesiapan RI Atasi Perubahan Iklim Bersama Tony Blair
Kemudian, anggota Kadin secara aktif mendukung pengelolaan hutan lestari, yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Tidak kalah penting, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Kadin telah berkoordinasi dengan sejumlah pengembang, kontraktor dan industri rantai nilai EBT untuk bekerja sama dengan PLN.
Adapun isu lainnya ialah pengelolaan sampah dengan fokus utama pada sampah plastik. Di Indonesia, sekitar 30-40% sampah dibuang ke sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat. Sehingga, menghasilkan GRK dalam jumlah besar.
Kadin juga menyoroti konsep green financing, yang terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi proyek berkelanjutan. “Kadin yakin kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta pihak internasional, perlu lebih didorong dan diperkuat pasca-COP26," pungkas Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Kadin Shinta W. Kamdani.(RO/OL-11)
Fokusnya bukan hanya menjual produk, tetapi membangun pengalaman tidur sehat melalui bahan bebas logam berat, desain ergonomis, dan inovasi berkelanjutan.
Perkuat Pasar Indonesia, Cognex Hadirkan Pusat Layanan & Demo Teknologi di Bekasi
Pabrik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menjadi pusat inovasi industri gula yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
SINERGI antara teknologi dan kesadaran kolektif industri dalam menghadapi tantangan krisis energi dan perubahan iklim dinilai penting.
PAMERAN Indonesia International Electronics and Smart Appliances Expo (IEAE) 2025 kembali digelar pada 6-8 Agustus 2025.
INDUSTRI kosmetik dan skincare tanah air yang terus mencatatkan pertumbuhan positif menjadi alasan bagi para manufaktur maklon melahirkan inovasi bagi UMKM.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved