KADIN Indonesia berpartisipasi sebagai delegasi Indonesia dalam COP26 di Glasgow, Inggris, yang diserukan sebagai salah satu perhelatan iklim terpenting pada dekade ini.
Adapun Kadin ditunjuk sebagai mitra pemikiran (thought partner) pemerintah Indonesia dalam negosiasi COP26. Serta, memiliki kesempatan untuk memperlihatkan partisipasi aktif sektor swasta Indonesia dalam mencapai komitmen perubahan iklim di panggung internasional.
Pada 2015, kondisi perubahan iklim yang semakin parah mendorong banyak negara untuk menandatangani Paris Agreement. Dalam hal ini, untuk bekerja sama membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5°C. Indonesia juga mengumumkan komitmennya terhadap inisiatif perubahan iklim global, yaitu pencapaian net zero emission pada 2060.
Baca juga: PBB: Asia Alami Rekor Tahun Terpanas pada 2020
Serta, Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC), yang menuangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% (tanpa syarat) dan hingga 41% (bersyarat) terhahap business as usual pada 2030.
“Kadin siap berperan aktif membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim. Dalam hal ini, Kadin mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM, untuk berkolaborasi membangun agenda net zero di 2060,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid dalam keterangan resmi, Sabtu (30/10).
Dalam rangka menunjukkan komitmen Indonesia terhadap salah satu agenda utama COP26, yakni membangun kolaborasi pemerintah, bisnis dan masyarakat untuk percepat mitigasi perubahan iklim, Kadin akan menampilkan inisiatif keberlanjutan yang dilakukan sektor swasta. Seperti, adopsi carbon market sebagai instrumen utama untuk mengurangi emisi CO2 yang semakin meluas.
Baca juga: Luhut Bahas Kesiapan RI Atasi Perubahan Iklim Bersama Tony Blair
Kemudian, anggota Kadin secara aktif mendukung pengelolaan hutan lestari, yang menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi dan fungsi sosial hutan. Tidak kalah penting, transisi menuju energi baru terbarukan (EBT). Kadin telah berkoordinasi dengan sejumlah pengembang, kontraktor dan industri rantai nilai EBT untuk bekerja sama dengan PLN.
Adapun isu lainnya ialah pengelolaan sampah dengan fokus utama pada sampah plastik. Di Indonesia, sekitar 30-40% sampah dibuang ke sungai, dibakar, atau dikelola sendiri oleh masyarakat. Sehingga, menghasilkan GRK dalam jumlah besar.
Kadin juga menyoroti konsep green financing, yang terbukti mengurangi emisi CO2 dengan mendorong investasi proyek berkelanjutan. “Kadin yakin kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta pihak internasional, perlu lebih didorong dan diperkuat pasca-COP26," pungkas Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Kadin Shinta W. Kamdani.(RO/OL-11)
