Senin 25 Oktober 2021, 22:39 WIB

Kadin Dorong Perbanyak Vaksinasi Ketimbang Aturan PCR

Ant | Ekonomi
Kadin Dorong Perbanyak Vaksinasi Ketimbang Aturan PCR

AFP
Ilustrasi vaksinasi

 

WAKIL Ketua Bidang Kesehatan, Milenial dan Industri Olahraga, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya, Edra Brahmantya Susilo meminta pemerintah lebih memperbanyak vaksinasi daripada memaksakan pemberlakuan wajib tes usap bagi pelaku perjalanan. "Saya rasa itu lebih logis daripada memaksakan kebijakan tes PCR bagi pelaku perjalanan yang menimbulkan kontroversi, karena di sisi lain pelaku ekonomi diminta bangkit namun di sisi lainnya harus menghadapi regulasi yang menghambat," kata Edra di Surabaya, Senin (25/10).

Edra yang ditemui wartawan di Graha Kadin Jatim itu mengatakan kebijakan tes usap untuk saat ini kurang tepat, karena kondisi dan situasi COVID-19 terutama di Jatim sudah cukup melandai, bahkan status PPKM sudah berada di level 1. "Pemerintah seharusnya memberikan pelonggaran soal syarat bepergian yang tidak memberatkan, untuk mendorong ekonomi bergerak secara cepat," katanya.

Ia menjelaskan, pada saat varian Delta muncul dan terjadi gelombang kedua dengan tingkat kasus yang tinggi, pemerintah hanya menerapkan syarat tes antigen, namun saat kasus melandai seperti sekarang, ekonomi dan pariwisata naik justru aturannya wajib tes usap. Menurut dia, tes usap kurang layak karena sejumlah daerah belum memiliki fasilitas laboratorium dengan kapasitas yang memadai terutama untuk proses tes PCR yang memakan waktu cukup lama. "Ini bagi pelaku ekonomi sangat memberatkan, sebab saat orang berangkat pergi harus PCR, sampai bandara harus antigen lagi, apalagi tes itu tidak bebas biaya," katanya.

Kadin Surabaya, lanjut dia, secara umum sepakat dengan tujuan pemerintah yang ingin mencegah terjadinya gelombang ketiga korona. Namun, diharapkan pemerintah melibatkan Kadin dalam mengambil keputusan kebijakan. "Pemerintah setidaknya ketika mengambil kebijakan harus melibatkan kami sebagai pelaku usaha, hal ini agar keputusan yang diambil tidak merugikan kami serta masyarakat pada umumnya," katanya.

Seperti diketahui, dalam aturan terbaru surat keterangan hasil negatif RT-PCR dijadikan syarat sebelum keberangkatan perjalanan dari dan ke wilayah Jawa-Bali serta di daerah yang masuk kategori PPKM level 3 dan 4. Untuk luar Jawa-Bali, syarat ini juga ditetapkan bagi daerah dengan kategori PPKM level 1 dan 2, namun tes antigen masih tetap berlaku dengan durasi 1x24 jam. Sebelumnya, pelaku penerbangan bisa menggunakan tes antigen 1x24 jam dengan syarat calon penumpang sudah divaksin lengkap. (OL-8)

Baca Juga

Dok.Ist

Panjaitan van Menteng: Bisnis Urusannya Bukan Soal Siapa Menang dan siapa Kalah

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 14:30 WIB
Di Indonesia tidak banyak perusahaan keluarga yang bisa bertahan hingga lebih dari 8...
Dok.Bank Mandiri Taspen

Kerja Sama UGM dan Bank Mandiri Taspen, Dari Beasiswa Serta Kredit Pegawai

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 12:35 WIB
Rektor UGM Panut Mulyono menyampaikan apresiasinya atas Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh Bank Mandiri...
DOK KEMENTAN

Kementan Pamerkan Produk Pertanian Nusantara di Acara ODICOFF

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 27 November 2021, 10:33 WIB
Kopi khas Indonesia yaitu Kopi Gayo, Kopi Lintong, Kopi Mandailing, Kopi Jawa, Kopi Luwak, Kopi Kintamani Bali, Kopi Toraja, dan Kopi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya