Dirut KAI : BPKP Segera Audit Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat 

DIREKTUR Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo menuturkan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan segera diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini terkait adanya pembengkakan biaya (cost overrun) hingga US$1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun pada proyek tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, PT Kereta Api Indonesia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). 

"Potensi cost overrun dikisaran antara US$1,3 miliar hingga US$1,9 miliar (Rp18-27 triliun). Saat ini masih tahapan perhitungan. Nanti akan dilakukan audit oleh BPKP," kata Didiek kepada Media Indonesia, Jumat (15/10). 

Dengan demikian, jumlah pembengkakan itu belum final, hingga ada perhitungan dari BPKP. Dirut KAI menjelaskan, pelaksanaan audit itu memang sudah tercantum dalam Perpres 93/2021. Dalam pasal 5 poin C disebutkan Menteri BUMN Erick Thohir akan menelaah hasil reviu BPKP dan menyampaikan kepada komite yang dipimpinMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Luhut bersama Erick membahas bersama hasil reviu BPKP dan kemudian menunjuk konsultan independen untuk melakukan kajian dan memberikan masukan untuk penyusunan struktur pendanaan dalam rangka menyelesaikan cost overrun. 

Baca juga : Pembengkakan Anggaran Kereta Cepat Tidak Rasional, BPK Diminta Audit

Didiek kemudian menyebut sumber utama masalah pembengkakan biaya proyek KCJB itu. "Masalah pembebasan lahan jadi salah satunya," ucapnya 

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh membenarkan soal audit tersebut. Namun, pihaknya masih belum melakukan tindakan tersebut. 

Sebelumnya, Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya mengungkapkan, cost overrun KCJB itu berasal dari biaya-biaya pembangunan yang tidak terduga. Misalnya, biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 

"Karena saat melakukan pengadaan lahan dan relokasi fasos-fasum ada hal-hal yang di tidak terprediksi saat perencanaan disusun, dan ditemui saat pembangunan berlangsung," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu," ujarnya (OL-7)